AMPTPI Minta Paslon HK-YT Menerima Keputusan Pleno KPU Paniai

JAYAPURA  (BINPA) –  Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (DPP AMPTPI) meminta kepada Paslon Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye untuk dengan besar hati menerima hasil keputusan Pleno Kabupaten ini dengan LEGEWO hanya semata-mata untuk kepentingan dan kedamaian masyarakat Paniai.

“Kami meminta Panwaslu Kabupaten untuk menarik kembali surat keputusan dengan nomor surat 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tentang Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) terutama di empat distrik, Aradide, Topiyai, Ekadide dan Bogobaida. Paslon Nomor urut 1, timsus lawan Nomor urut 1, dan seluruh timsukses pemenang Pilkada Kabupaten Paniai agar mengarahkan perhatian pada pelantikan nanti tanpa ada gerakan-gerakan tambahan sebagai upaya pemecah belah,” Sekretaris Jenderal DPP AMPTPI, Yanuarius Lagowan kepada Bintang Papua di Abepura Kamis (2/8).

Menurut Lagowan, Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018, khusus Kabupaten Paniai yang tertunda selama satu bulan, 25 Juni hingga 25 Juli telah terlaksana dengan aman dan damai. Keadaan ini dapat tercipta tentu karena didukung oleh berbagai pihak, misalnya pihak penyelenggara (KPU Provinsi Papua yang mengantikan peranan KPUD Paniai), Panwas dan Bawaslu Provinsi yang mensuversi Panwas Kabupaten, pihak aparat keamanan baik kepolisian maupun TNI AD. Selain itu, Tim Sukses masing-masing pasangan calon (Paslon) yang bekerja secara professional pun menambah indikator kesuksesan pemilukada yang aman dan damai.

Proses yang berjalan lancar itu bermuara pada 28 Juli 2018 sore, yang mana KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Paniai telah menetapkan dalam sidang pleno terbuka, perolehan suara bupati dan wakil bupati terpilih sesuai kerinduan rakyat, Paniai. Dari 23 Distrik/PPD, 266 TPS dan 100.834 DPT, pasangan nomor urut satu mendapatkan  29.761 (29,51%) sedangkan nomor urut 3. Pasangan Meki Nawipa – Oktopianus Gobay memperoleh suara 71.072 (70.48%). Suara tidak sah hanya satu suara. Dengan demikian, paslon Meki Nawipa dan Oktopianus Gobay, S.IP akan memimpin Kabupaten Paniai untuk lima tahun ke depan, 2018 – 2023.

“Perolehan suara diatas kemudian dianggap tidak sah oleh Panwas Kabupaten Paniai. Ketidaksetujuan ini tertuang dalam surat bernomor 067/Panwaslu-PAN/PA.33.19/VI/2018 tentang Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) terutama di empat distrik, Aradide, Topiyai, Ekadide dan Bogobaida. Tiga point utama dalam surat rekomendasi itu, pertama, telah diadakan pemusatan pencoblosan di salah satu gedung sekolah, kedua, adanya orasi politik oleh pihak penyelenggara di distrik terkait untuk mendukung 100% pasangan nomor urut 3. Dan rekomendasi ketiga adalah merekomendasikan KPUD Paniai yang menyelenggarakan PSU ulang. Sesuai aturan, pengugat memiliki waktu tiga hari untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” Ujarnya.

Ia menilai ada  analisa fakta bahwa, ada Argumentasi point a soal pemusatan pencoblosan pada satu titik sesungguhnya telah memiliki beberapa dasar, diantaranya, putusan MK mengenai sistem noken (pengecualian) di beberapa wilayah pegunungan tengah. Alasan lainnya sesuai kesepatakan berbagai pihak dan untuk penghematan biaya, energy dan waktu karena letak geografis yang sulit untuk mendistribusikan logistik hingga di TPS-TPS. Sedangakan gugatan point kedua sesungguhnya batal dengan sendirinya karena pernyataan ini tidak sesuai kenyataan.

“Kenyataannya Paslon terpilih tidak mendapatkan suara 100% pada semua empat distrik namun hanya di dua distrik.  Artinya, rakyat tidak memberikan 100% suara kepada paslon terpilih karena paslon incumbent masih mendapatkan suara,”  terangnya.

Sementara,  Hendrikus Madai, Wakil Ketua  I DPP AMPTPI,  menyebutukan ada beberapa laporan, informasi langsung dari lapangan tentang fenomena diatas, misalnya, Rakyat Paniai sudah tidak merasa tenang dan nyaman apabila dipimpin lagi oleh incumbent.

“Maka mereka semua tidak menginginkan Hengky memimpin untuk kali kedua. Penolakan spontan terjadi ketika sidang Pleno Terbuka sedang berlangsung, yakni ketika Hengky menyampaikan pandangannya, semua saksi dan PPD yang hadir meneriaki dia,” jelasnya.

Berikutnya,  kata Madai,  rencana PSU di empat distrik yang disebutkan di atas adalah suatu keputusan yang salah dan keliru. Kesalahannya karena empat distrik itu adalah basisnya Paslon terpilih, Meki Nawipa. Artinya, apabila di PSU pun paslon Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye akan tetap kalah atau malah mendapatkan nol.

“Apabila Panwas ngotot proses ini untuk di bawa ke MK, maka kemungkinan – kemungkinan yang bisa terjadi adalah perusakan fasilitas pemerintah dan pribadi oleh massa/rakyat yang tidak mengingikan HK jadi Bupati. Untuk meminimasilir itu, pendekatan persuasiflah yang harus dikedepankan,” ujarnya. (A. GOBAI)

Tinggalkan Balasan