Demo Tutup Freeport ditunda 9 Agustus

JAYAPURA  (BINPA)  – Rencana demonstrasi rakyat Papua dengan agenda menuntut hak dasar Orang Asli Papua (OAP) dalam pembahasan kesepakatan divestasi saham Freeport ditunda pelaksanaannya pada 9 Agustus 2018 mendatang, bertepatan dengan Hari Pribumi Sedunia. Sebelumnya, demo diagendakan digelar pada 1 Agustus 2018. T

Tim kerja Masyarakat Papua Peduli Freeport (MPPF) Yusak Andato menyatakan, penundaan demo itu karena adanya kesepakatan seluruh koordinator aksi di Papua, Papua Barat dan Jakarta. Selain itu, adanya alasan, karena harus melibatkan lembaga adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP).

“MRP sebagai lembaga kultur  OAP, mereka harus terlibat. Namun, MRP ada dinas ke Jakarta. Atas koordinasi dengan kami (MPPF), mereka minta ditunda,” kata Andato kepada Bintang Papua di salah satu hotel di Jayapura, Senin, (30/7)  belum lama , sepeti yang dikutip Jubi.com.

Menurutnya, aksi yang akan diselenggarakan akan melibatkan semua elemen masyarakat dan lembaga agama. Dan demo itu digelar di beberapa tempat kota secara serantak, diantaranya, Jayapura, Manokwari  dan Jakarta.

“51 Anggota MRP akan bersama -sama kami. Kita lihat, MRP sudah mulai dipercaya rakyat dan ini agenda yang baik, ” ujarnya.

Ketika ditanya soal izin  pihak kepolisian, Andota berharap pihak kepolisian dapat mengakomodir izin soal aksi demo itu.

“Kami berharap izin ini ditanggapi serius oleh Polda. Karean kami menyampaikan hak kami secara sadar dan damai. Apa yang kami lakukan, murni menuntut hak. Sehingga siapapun, jangan halangi kami. Rencana kontrak antara Freeport dan Indonesia harus melibatkan OAP sebagai milik hak ulayat,” ujarnya.

Sementara itu, Korlap Wilayah Jayapura Jhon Baransano menambahkan, bertepatan dengan hari pribumi sedunia, orang Papua sudah seharusnya berbicara masalah lingkungan, pelanggaran HAM, ekonomi kerakyatan dan karyawan sebagai korban dari hadirnya PT Freeport di tanah Papua.

“Imbauan kami kepada seluruh tokoh masyarakat, agama, ke-Ondoafi-an, perempuan, pemuda kita tinggalkan perbedaan, tinggalkan saling mencurigai, tetapi kita bersatu untuk masa depan kita dan anak cucu kita,”katanya.

Elianus Tabuni Anggota MPPF menambahkan di Timika telah dilakukan koordinasi tentang aksi dan mereka mendukung.

“Mereka sangat mendukung karena mereka juga menuntut hak – hak mereka,”. Katanya, dukungan terhadap aksi demo itu sudah 100 persen. (A. Gobai)

 

Tinggalkan Balasan