KPU Papua Diminta Tegaskan Kebutuhan Logistik Pilkada Paniai

 

JAYAPURA (BINPA) – Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai (SPDKP) Papua meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua sebagai lembaga penyelenggara pemilihan kepada daerah Kabupaten Paniai agar mempertegas dan menjelaskan serta menyampaikan kebutuhan perlengkapan pemilihan (Logistik) dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dan  berita acara Pleno sesuai dengan peraturan Komis Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) nomor 9 Tahun 2017 pasal 10, 11, dan 13 kepada masing-masing Pasangan Calon (Paslon) dan masyarakat Kabupaten Paniai.

“Kami minta, KPU Provinsi Papua agar pertegas dan menyampaikan kebutuhan perlengkapan pemilihan kepala Daerah dalam bentuk SK dan berita acara secara sah dan resmi kepada masing-masing Paslon dan masyarakat Paniai. Karena hingga saat ini, masyarakat dan masing-masing Paslon belum ketahui  secara aturan dan  jalannya mekanisme yang benar,” kata Ketua SPDKP Papua, Meki Wetipo kepada wartawan dalam jumpa pers di Susteran Marantha, Waena, Selasa, (17/7).

Menurutnya, Dimamika perkembangan Pemilihan Kepaia Daerah (Pilkada) Kabupaten Paniai semakin mendapatkan pencerahan.

“Kalau beberapa waktu lalu, Pilkada Paniai tidak dilaksanakan, Karena masih ada perbedaan pendapat antara masyarakat Paniai, Pasangan Calon (Paslon), Penyelenggara baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat tentang Paslon. Maka kini hal itu semakin mengerucut, mengenai kejelasan itu,” ujarnya.

Menurut pengamatan Wetipo, bukan karena kesepakatan bersama semua stakeholders diatas. Namun hal itu terkesan keputusan dan pemaksaan oleh penyelenggara Negara berhubung waktu pemilihan kepata daerah yang sudah selesai akhir bulan lalu. Informasi saat ini tentang pelaksanaan Pilkada Kabupaten Paniai adalah tanggal 25 Juli yang mana akan diikuti oleh dua Paslon, yakni Meki Nawipa-Oktopianus Gobay dan Hengky Kayame-Yehezekiel Tenouye. Itu berarti, SK KPUD Paniai Nomor 29 diaktifkan kembali dan telah dinonaktifkan SK 31 yang mengakomodir hanya satu Paslon, Meki-Oktopianus sebagai calon tunggal.

Sementara, beberapa Paslon terutama independen dan jalur Parpol, Yulius Kayame yang gugur karena tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPUD Paniai atas gugatan Paslon tertentu bersama massa pendukungnya tentu tidak menerima keputusan seperti diatas.

“Mereka ini mengharapkan hanya dua pilihan yakni Pilkada Paniai diadakan; pertama berlakukan SK 31 dengan satu Paslon saja, yakni Meki Nawipa-Oktopianus Gobay dan atau berlakukan hasil kesepakatan bersama bahwa enam kandidat,” katanya.

Kata  Wetipo, kelompok ini bersama massanya tentu memiliki alasan dengan menyampaikan pandangan itu. Alasan utama adalah kekecewaan dan kekhawatiran karena ada indikasi pihak penyelenggara Pilkada berpihak pada Paslon yang sudah dinyatakan Pailit sesuai Keputusan Pengadilan Niaga Makassar bernmor; 1/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Makasar.

Bagian panting lain, dugaan indikasi keterlibatan Panwaslu Kabupaten Paniai dalam mendukung Paslon tertentu. Terkait keterlibatan Panwaslu dalam mendukung kandidat tertentu ini sudah viral di sosial media (Sosmed) termasuk penjemputan di Bandara Sentani oleh kandidat Bupati Hengky Kayame awal bulan Juni. Ketidaknetralan Pengawas Pilkada ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial atau amarah para Paslon dan masyarakat pendukung yang mana dapat berujung pada konflik horizontal.

“Sudah jelas akan menimbulkan perbedaan. Dan sudah tererbuti menimbulkan pandangan yang bisa berujung pada gesekan sosial,” katanya.

Hal itu, pihak aparat pun sudah melakukan beberapa tahapan menyongsong pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Paniai pada 25 Juli mendatang, diantaranya adalah penambahan jumlah aparat yang telah dimuat di dalam surat kabar memberitakan pernyataan Polda Papua bahwa Sudan siagakan 1.000 personil untuk pengamanan saat Pilkada.  Ada kemungkinan jumlah ditambah bila diperlukan. Pengamanan dari pihak TNI belum diketahui jumlahnya.

“Kami minta  kepada Kapolda Papua dan Pangdam agar tidak menambahkan jumlah anggota. Namun mendahulukan pendekatan persuasif. Hal ini amat penting untuk diperhatikan karena masyarkat Papua, khususnya masyarakat Paniai sedang dalam kondisi trauma akibat peristiwa Enaro berdarah, 8 Desember 2014 lalu,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris SPDKP Papua, Fransiskus Takimai, berharap agar Panwaslu Kabupaten Paniai dinonaktifkan untuk sementara waktu da proses Pilkada Kabupaten Pania  diambil ahli oleh Bawaslu Provinsi Papua. Karena, Panwaslu telah  terlibat mendukung Paslon tertentu.

Ia pun menghimbau kepada semua lapisan warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Paniai, lebih khusus  100 ribuan yang berhak memiliki (DPT) agar memilih masa depan Paniai yang dapat merubah wajah Paniai menjadi kota peradaban yang sesungguhnya untuk pegunungan tengah dan Papua.

Sementara Anggota SPDKP Papua, Melkias Kedepa, meminta kepada KPU Provinsi sebagai penyelenggara Pilkada Kabupaten Paniai agar penyelenggaran, kesekretariatan, Bimtek, pleno-pleno sampai penetapan bupati dan wakil bupati Kabupaten Paniai bisa dilakukan dengan baik.

“Tidak boleh melakukan diluar dari atura mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan KPU RI,” harapnya. (A. Gobai)

 

Tinggalkan Balasan