Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Hujan Interupsi

TIMIKA (BINPA) – Rapat Pleno terbuka penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara yang berlangsung di gedung Graha Eme Neme Yauware, Selasa (10/7/18), dihujani interupsi dari beberapa saksi dari setiap pasangan calon mempertanyakan keabsahan dari sebagian anggota PPD dan PPS yang belum mengantongi SK sehingga dinilai penyelengara tidak becus melaksanakan tahapan Pilkada di Kabupaten Mimika

Calon Wakil Bupati (Cawabup) Paslon 2, Albert Bolang, SH. MH saat dikutip pernyataannya mengatakan, sebanyak 8 distrik yang anggota PPD nya tidak mengantongi SK. Hal tersebut  merupakan kesalahan dari pada pihak KPU Kabupaten Mimika, namun tidak ada niat baik dari pihak KPU untuk memberikan SK tersebut.

Kata Albert, 8 Distrik yang PPD nya tidak mengantongi SK, sehingga bisa dikatakan ilegal dalam melaksanakan agenda Pilgub dan Pilbup di Kabupaten Mimika.

“Ada 8 Distrik yang PPD nya tidak memiliki SK dan akumulasinya dari KPU pada 8 distrik itu dan tidak ada tindak lanjut dari proses ini dan dinyatakan ilegal ini tentunya akan mendapatkan sorotan,” katanya saat dikutip pembicaraan di Radio, Selasa (10/7).

Menurutnya, pelanggaran dan temuan yang ada telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Mimika, namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu. Oleh sebab itu mewakili pihak R n B pihaknya meminta agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Akumulasi ini yang kita laporkan ke Panwaslu. Tetapi, tidak ditindaklanjuti, silahkan 10 kita buka tapi 8 distrik ilegal apakah PSU atau kapan saja supaya kita berjalan di atas keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, saksi  No urut 4 Yohanes Kemong mempertanyakan kepada Bawaslu Kabupaten Mimika terkait penahanan calon Bupati nomor urut 4 Hans Magal atas insiden OTT pada Sabtu malam lalu, dan Panwas tidak tindak lanjuti temuan adanya pertemuan antara istri salah satu Paslon dengan anggota PPD.

“Kami menanyakan pemeriksaan Cabup kita di Gakumdu, sehingga tidak bisa hadir pada Pleno saat ini. Padahal, ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum istri Paslon yang bertemu dengan anggota PPD,” ujarnya.

Sementara, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto S. IK. MH saat melihat situasi Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dihujani interupsi.

Dengan tegas Kapolres mengatakan keberatan yang disampaikan oleh Paslon dipersilahkan mengisi form keberatan yang akan dibagikan, sedangkan proses rekapitulasi harus tetap dilaksanakan.

Ia juga meminta agar pimpinan sidang lebih tegas dalam memimpin jalannya Pleno. Sehingga tidak terjadi hujan interupsi dari para saksi Paslon.

“Karena itu, Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara yang harus kita laksanakan Rekapitulasi apabila ada protes langsung diisi di form keberatan dan Bawaslu sudah berikan wewenang kepada ketua KPU untuk mengambil keputusan, karena itu saya selaku pimpinan keamanan khawatir akan terjadi potensi konflik,” katanya.

Ia juga menegaskan, akan menindak tegas siapa saja yang menghalang-halangi jalannya pleno tersebut.

“Siapapun yang menghalangi pleno akan ditindak tegas,” tegasnya.

Saksi-saksi dari Paslon yang gencar melakukan protes langsung dikeluarkan secara paksa oleh pihak kepolisian. (Jrl).

Tinggalkan Balasan