Wujudkan Perdamaian dan Penyelamatan Manusia Papua

 JAYAPURA (BINPA) – Solidaritas Peduli Demokrasi dan Perdamaian Jayawijaya (Lapago) di Tanah Papua mengadakan seminar  berthemakan Independensi Dalam Berdemokrasi Mewujudkan Perdamaian Untuk Pembangunan dan Penyelamatan Manusia Papua; Lalu, Kini Dan Akan Datang”. Seminar itu dihadiri oleh Panjabat Sementara Bupati Jayawijaya, Drs. Doren Wakerkwa, M.Si sekaligus membuka secara resmi kegiatan seminar sekaligus menjadi key note speaker.

Empat pemateri lainnya, masing-masing; mewakili Tokoh Agama Pdt. Matius Himan, Perwakilan Tokoh Adat, Kornelis Oagay, Perwakilan Perempuan, Yustina Haluk, SH dan Perwakilan Mahasiswa dan Pemuda Meki Wetipo, S.IP.

“Dilakukan seminar itu dinamika Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) yang rawan konflik baik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (kabupaten) maupun pemilihan Gubernur maupun Wakil Gubernur (Provinsi).” kata Ketua Tim Seminar, Agus Kossay melalui press relese  Bintang Papua dari Jayapura, belum lama ini.

Menurutnya, Dalam konteks Papua, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam katogeri rawan itu dengan latar belakang persoalan yang berbeda-beda, misalnya Pegunungan Bintang dengan people power untuk mengulingkan Bupati dan didukung oleh sidang pleno DPRD setempa dan kabupaten lainnya, Kabupaten Mimika soal ketidakpercayaan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, KPU, hingga gugatan calon wakil bupati pasangan HAM, No urut 4 karena dinilai TMS. Selain itu kabupaten Paniai soal ketidaksejalannya antara penyelenggara Pemilu yakni KPU D dan Panwas yang mana diduga ada oknum Panwas menjadi Timsus dari salah satu Paslon.

“Lebih spesifik di Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi banyak tumpah tindih persoalan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Gubernur dan Wakil Gubernur. Untuk Bupati dan Wabup, salah satu kandidat telah memborong habis semua partai politik dan tidak memberikan peluang bagi calon lain yang notebennya adalah putra daerah. Kemudian diduga, calon tersebut telah diloloskan dalam verifikasi berkas walaupun berkas-berkasnya belum lengkap ketika tenggang waktu pendaftaran paslon ditutup. Sedangkan pada tingkatan provinsi di Kabupaten ini, ada indikasi kuat pemaksaan, ancaman kehilangan jabatan, terror oleh seorang kandidat kepada para kepala Distrik lalu kepada masing-masing kepala kampung,” ujarnya.

Aparat keamanan memiliki andil paling penting, baik dalam menjaga independensi lembaganya dengan tidak mendukung salah satu paslon maupun meminimalisir gejolak konflik. Kelalaian penegak keamanan adalah pintu kehancuran. Demikian pula para penyelenggara pemilu, yang mana harus berdiri indipenden dan mensosialisasikan agar asas-asas pemilu, Juber (Langsung, Jujur, bebas dan Rahasia) dapat diterapkan oleh semua yang berkepentingan.

Ada beberapa rekomendasi yang dihasilakan dalam seminar itu diantarnaya, kepala daerah wajib menkaderkan, menyiapkan generasi muda untuk memimpin daerahnya. Kedua, membuka ruang DEMOKRASI. Ketiga, menggunakan kewenangan yang ada membuat kebijakan-kebijakan demokratis untuk perlindungan masyarakatnya, affirmative action dan menjadikan mereka sebagai subyek dalam implementasi nilai-nilai demokrasi. Keempat, mampu menjadi Pembina politik yang independen dan mengayomi serta melindungi setiap aspirasi dari rakyatnya.

Kelima, Kepala Distrik atau Kepala Kampung tidak boleh lagi memaksakan rakyat untuk memilih kandidat pilihannya dengan tekanan akan kehilangan jabatan, pemotongan uang, namun memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyalurkan sesuai hati nurani mereka. Keenam, segera menghentikan doktrin-doktrin atau paksaan oleh berbagai pihak untuk memilih calon tertentu karena itu akan menyalahi nilai-nilai berdemokrasi. Ketujuh, perlunya memfasilitasi kegiatan seminar serupa dengan menghadirkan semua elemen, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, kejaksaan, agama, adat dan lainnya untuk membuat pernyataan bersama tentang hak dan kewajiban setiap elemen tadi dan deklarasi pemilu damai.

“Pemerintahan baru yang terpilih agar mencerminkan wajah Tuhan, seperti, cintah kasih, rendah hati, belarasa, melindungi hak warga Negara, dan lainnya dalam kepemimpinan dan kebijakan-kebijakannya. Pemerintahan yang baru agar memperhatikan pemekaran kampung sesuai dengan Honay Besar (dalam tatanan adat) agar tingkat koordinasi dan kerjasama dapat tercipta dengan baik dan maksimal. Berikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi Perempuan dan Anak,” ujarnya.

Sekretaris Tim Seminar, penyelenggara pemilu tidak kerja untuk paslon tertentu saja namun harus kerja independen. Menolak sistem demokrasi “sistem Noken” yang bertentangan dengan asas pemilu, yakni langsung, jujur, bebas dan rahasia (JUBER). Penyelenggara pemilu harus memberikan pendidikan politik dan berdemokrasi yang baik kepada khalayak umum, terutama pemuda agar nilai-nilai itu dapat diilhami dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

“Penyelenggara pemilu adalah penghimpun aspirasi rakyat, pemberi suara agar aspirasi mereka dapat diakomodir dengan baik yang akhirnya pemimpin mereka yang terpilih bukan milik Paslon tertentu. Penyelenggara pemilu harus melakukan sosialisasi tentang pesta demokrasi, tahapan berdemokrasi, dan perkembangan lainnya dalam seminar-seminar, talk show/interaktir di RRI/TVRI Papua, dan menggunakan media-media lainnya.

 Kata dia, aparat keamanan TNI/Polri harus memastikan keamanan bagi rakyat dalam menentukan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni mendatang.

“Aparat keamanan bertindak netral dalam pengamanan atau tidak ada sistem komando/arahan untuk memilih paslon tertentu. Segera menetralisir, minimalisir potensi-potensi konflik menjelang pesta demokrasi, 27 Juni mendatang.

“Melarang penjualan minuman keras dan membawa alat tajam tanpa izin/tujuan yang jelas, mengamankan para pemabuk dan pelaku pembuat minuman keras, menetralisir tempat-tempat bermain togel, judi berdiri, atau sejenisnya di tempat-tempat keramaian, kerja sama pihak Gereja, LSM dan pemerintah mengamankan anak-anak jalanan, aibon dan memberikan jaminan keamanan harta benda (terhindar dari pencuri) dan lainnya.

Ia meminta aparat keamanan libatkan pemuda, mahasiswa, pemuda gereja dalam mengamankan pesta demokrasi agar tetap aman, damai dan sukses.  Karena konflik akan akan terjadi ketika aparat keamanan lalai dalam menjalankan tugas, terlihat mendukung paslon tertentu, mengedepankan kekerasan/fisik ketimbang negosiasi melalui para pimpinan atau yang dituakan. (A. Gobai)

Tinggalkan Balasan