OAP Bangkit Olah Sendiri Potensi Tambang

 

JAYAPURA (BINPA)– Anggota Dewan Rakyat Papua (DPRP) jalur Adat, John N.R Gobai menyatakan, Orang Asli Papua (OAP) harus berani bangkit dan mengelolah sendiri potensi tambang. OAP tidak boleh melibatkan pihak ketiga dan lainnya.

“OAP harus bangkit olah sendiri potensi tambangnya,” katanya kepada Bintang Papua di Abepura, Jumat (15/6) lalu.

Menurut Gobai berkaitan dengan visi  di atas, maka dalam kaitan dengan Pertambangan, diperlukan satu upaya sistematis dari Pemerintah Propinsi  memberikan ruang kelola sendiri oleh masyarakat.

“Pertama dengan Penetapan WPR. Kedua, dengan pengutamakan orang Papua yang siap untuk memperoleh IUP agar dapat mengelola potensi alam daerahnya secara baik dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dia mengakui warga setempat sudah mampu mengolah sendiri atau kerjasama dengan pihak lain dengan sistim kompensasi saling menguntungkan. Ia mencontohkan dengan sistim pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukan ada kedaulatan masyarakat adat.

Yang penting, ada kebijakan dan ruang bagi pengusaha anak Papua mengolah sendiri. Tentu, bagi mereka yang sudah mampu dan berpengalaman menjadi point penting yang perlu diperhatikan dalam memberikan ruang kelola.

“Mereka harus didahulukan untuk mendapatkan ruang mengelola potensi tambang. Tetapi, mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus izin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya,” ujarnya.

Dia membeberkan banyaknya ijin kadang kala terjadi tumpang tindih wilayah, atau melakukan upaya penyerobotan. Ada juga ijin yang diberikan di atas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat. Itu yang yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

“Maka, yang penting dilakukan adalah bertanya kepada rakyat apakah mereka kenal atau telah memberikan persetujuan kepada pemegang IUP ataukah hanya diketahui oleh pemerintah atau oknum pejabat di Dinas Pertambangan,” katanya.

Gobai mengingatkan dari aspek sosial apakah perusahaan ini memberikan manfaat kepada rakyat ataukah izinnya hanya dipakai sebagai jaminan di Bank. Jika itu yang terjadi sangat mengecewakan. Maka, wilayah itu dikembalikan kepada pemilik hak ulayat sesuai dengan UU No 4 Tahun 2009.  Persoalan lain konsesi dan IUP ditinggalkan begitu lama tanpa ada kegiatan atau dijual kepada pihak lain tanpa sepengatahuan masyarakat adat.

“Itu sangat bertentangan dengan adat. Maka wilayah itu dikembalikan ke masyarakat Adat pemilik hak ulayat,” katanya.

Ia berharap, diperlukan adanya regulasi daerah berupa Perdasi terkait tambang di Papua yang isinya memberikan kesempatan kepada warga OAP.

“Pertama kepada pemilik tanah untuk mengurus izin tambang dan membuat badan usaha bersama dengan investor. Supaya posisi pemilik tanah sekaligus juga sebagai pemilik perusahaan,” harapnya. (A. Gobai)

Tinggalkan Balasan