Timsel KPU Harus Berani dan Jujur

JAYAPURA (BINPA) –  Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Papua Peduli Demokrasi (AMPPD) menuntut Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua harus berani dan jujur dalam memilih lima anggota KPU periode 2013-2018. Pansel itu harus melihat kembali kinerja lima anggota itu.

“Kami meminta Pansel jangan meloloskan lima komisioner KPU Papua yang saat ini sedang menjabat sebagai anggota KPU. Karena  lima anggota itu telah melanggar kode etik dan pelanggarannya sangat berat dan cacat moral dan hukum,” kata Ketua AMPPD, Yulianus Mabel dalam aksi demo  di Kantor Pansel Komisioner KPU Papua, Abepura Selasa (22/5).

Menurutnya, proses seleksi 14 besar itu,  seharusnya ke lima  anggota KPU tak lagi diloloskan. Karena ke-5 angota KPU itu tela melanggar kode etik.

“Kami akan melaporkan kinerja tim seleksi anggota KPU Papua kepada KPU RI dan akan menempuh jalur hukum, jika Pansel tetap meloloskan ke-5 orang itu. Lima orang itu ialah, Adam Ariosoi, Beatriks Wanane, Tarwinto, Sombuk Musa Yosef dan Izak R. Hikoyabi,” katanya.

Ia menyebutkan keselahahan yang diduga telah dilakukan oleh lima anggota KPU Papua, seperti KPU Papua menyurati pimpinan DPRD Kabupaten Nduga dengan nomor surat 1034/02/KPU/PROV.030/XI/2013, perihal pergantian antar waktu atas nama almarhum Eka Tabuni dan langsung digantikan oleh Petinggen Tabuni yang ditandatangi  Ketua KPU Provinsi Papua  Adam Arisoy.

“Seharusnya tanda tangan itu tidak boleh langsung menunjuk nama yang akan diganti. Karena Petinggen Tabuni orang yang seharusnya bukan pengganti antar waktu. Itu  sudah melanggar aturan,” katanya.

Menurutnya, Pansel KPU  Provinsi Papua agar lebih melihat sejumlah persoalan secara arif dan bijaksana untuk mengakomidir komisioner yang profesional dan tidak punya persoalan seperti lima anggota KPU itu. Sehingga, penyelenggara pesta demorkasi tidak terjadi pertumpahan darah.

“Lebih baik, lima komisioner yang ada ini tidak boleh diakomodir lagi dalam empat besar,” katanya.

Salah satu anggota Anggota Komisoner KPU Provinsi Papua, Tarwinto, menyatakan,  silahkan orang menilai kinerja Pansel KPU, entah hal buruk dan tidak. Jika, pendemo melakukan aksinya dengan netral, maka tak bisa digeneralisir bahwa lima anggota KPU itu seluruhnya tak profesional.

“Saya pikir biarkan Timsel yang bekerja dan menilai kinerja kami dalam perekrutan KPU,” katanya. (A. Gobai)

 

Tinggalkan Balasan