MRP dan TNI/Polri Bahas JUT dan Teror di Papua

JAYAPURA (BINPA) – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyatakan, rapat yang digelar menindaklanjuti surat pengaduan dari masyarakat Papua terkait asa dan resah terhadap aksi-aksi teror yang dilakukan kelompok orang di  Indonesia secara umum dan khususnya di tanah Papua. Dengan  melihat beberapa kejadian bom bunuh diri di jawa dan aksi teror di Kabupaten Mimika melalui densus 88 Polda Papua beberapa waktu lalu dan pimpinan Jafar Umar Talib (JUT) di Kabupaten Keerom yang mengkhwatirkan Orang Asli Papua (OAP).

“Maka, dalam rangka itu, kami (MRP-Red) mengundang Kapolda Papua, Pangdam XVII Cendrawasih dan Forkopimda Kabupaten Keerom untuk menyampaikan upaya-upaya yang sudah dilakukan  pihak kepolisian terkait aksi-aksi terorisme dan radikalisme  kelompok tertentu dan memberikan jaminan keamanan kepada publik masyarakat Papua terhadap gerakan terorisme dan radikalisme di bawah pimpinan JUT,” katanya kepada wartawan di Kantor MRP, Abepura, Jumat (18/5).

Menurutnya, sesuai pasal 21 ayat 1 poin a UU 21 tahun 2001, MRP wajib meminta keterangan kepada pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota mengenai perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP). Dalam rangka itu juga, MRP telah melakukan kunjungan di Kabupaten Keerom beberapa waktu lalu agar bupati keerom bisa mengambil tindakan-tindakan tegas  JUT di Kabupaten Keerom.

“Melalui diskusi itu, MRP mengambil kesimpulan dan akan didiskusikan dan kemudian menjadi tugas MRP untuk menyampaikan kepada masyarakat di kampung-kampung. Sehingga, masyarakat waspada dengan terorisme dan radikalisme,” ujarnya.

Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Boy Rafli Amar mengajak kepada semua pihak agar tetap bertindak berdasarkan konstitusi Negara dan hukum yang berlaku. Termasuk, Pimpinan Jafar Umar Talib (JUT).

“Kami kepolisian terus melakukan deteksi dengan kegiatan-kegiatan JUT. Apakah ada hal-hal yang mengarah pada pelanggaran hukum atau tidak. Kalau ada peraturan-peraturan yang dilanggar. Ya, tetap kita proses secara hukum. Dan didorong oleh pemerintah daerah yang bertindak,” katanya.

Berkaitan dengan hukum perdatanya tentu ada saluran hukumnya. Kalau masalah pidana dan masalah teroris itu rana pidana untuk melanjutkan hukum yang berlaku. Polisi tidak sewenang-wenang dengan warga Negara, kecuali melakukan pelanggaran yang dilakukan. Maka, tu harus diproses,” katanya. (A. Gobai)

 

 

Tinggalkan Balasan