MRP dan Kesra Pemprov Bahas Dana Otsus

JAYAPURA (BINPA) –  Kelompok Kerja (Pokja) Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) melaksanakan rapat dengar pendapat bersama biro kesejateraan Rakyat (Kesra) Provinsi Papua terkait penggunaan Dana Otonomi Khusus Lembaga Keagamaan di Papua. Kegiatan itu dilksanakan di salah satu Hotel ternama di Abepura pada Rabu 16 Mei 2018.

 

Kepala Biro Kesra Provinsi Papua, Naftali Yogi mengatakan, dengar pendapat bersama Pokja Agama MPR penting dilakukan. Karena kebijakan pemerintah Papua terutama dana pemberdayaan keagamaaan di tanah Papua itu harus diketahui. Supaya tidak mendapat kendala di lapangan dan bisa berkoordinasi dengan biro Kesara yang selama ini mengeksekusi kebijakan gubernur. Juga  berkoordianasi dengan lembaga keagaaamn lainnya yang ada di tanah Papua.

 

“Kami pemerintah Provinsi Papua bersama Pokja Agama MRP berbicara untuk mengetahui sejauhmana dana Otsus, khusus  keagamaan digunakan seperti apa. Karena dana ini peruntukannya ada dua bentuk. Pertama, dana menunjang kelancaran tugas-tugas keagamaan.  Kedua, kebijakan khusus berdayakan tujuh gereja yang ada di tanah Papua yang sasarannya ke umat, yaitu dana program kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” katanya Kepada Bintang Papua.

 

Dana yang sedikit itu menjadi suntikan bagi gereja. Dan bisa dikelola dan hasilnya bisa dinikmati umat. Maka, kerjasama Biro Kesra Pokja agama MRP penting sekali. Dan mitra ini terus dilakukan.

“Kami akan terus mendukung dalam melaksanakan tugas mulia. Bagaimana kebijakan gubernur berdayakan lembaga keagamaan di tanah Papua,” katanya.

Dia mengakui melalui rapat dengar pendapat itu dapat menghasilakn sebuah rekomendasi yang dikeluarkan dari MRP yang juga mitra kerja dengan pemerintah Provinsi Papua.

 

“Banyak hal yang disampaikan untuk kepentingan umat. Lembaga pendidikan dari yang dikelola lembaga pendidikan. Yang nanti membangun  pendidikan keagamaan yang baik,” katanya.

Pertumbuhan gereja di tengah Otsus itu seperti jamur. Makanya, perlu berkoordinasi dengan kanwil agama, harus melihat dulu, kalau ada sinode baru lalu tidak ada umat. Hal itu  menjadi beban. Kanwil agama harus teliti memberikan rekomendasi.

Ketua Pokja Agama, Yoel Luis Mulait menyatakan,  dalam rangka MRP melaksanakan fungsi dan tugas untuk pengawasan dana Otsus, khusus bantuan dana keagamaan.  Hal itu  berangkat dari banyaknya keluhan umat yang diterima MRP dalam hal ini Pokja agama.

 

“MRP khsus Pokja Agama  sebagai  representase rakyat Papua mengundang kepala Biro Kesra Papua untuk dengar pendapat,  kira-kira letak kesalahan dan permasalan penggunaan dana Otsus dimana. Setelah mendegar penejasannya  mendapatkan gambaran. Dan jelas kami akan kembali rapat secara internal untuk membuat satu  rekomendasi dan diberikan kepada  kepada pemerintah Papua dalam hal ini Gubernur Papua,” katanya.  (A. Gobai)

Tinggalkan Balasan