BKKBN Papua Turlap di 19 Kabupaten

JAYAPIRA (BINPA) – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua akan turun ke lapangan (Turlap) di 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.  Turlap itu direncanakan pada tanggal 20 Mei-11 Juni 2018.

“Kami akan mengirim 30 peserta dan 10 supervisior  di 19 Kabupaten/kota di Provinsi Papua. 19 kabupaten  itu diantaranya, Kabupaten Wamena, Paniai, Merauke, Asmat, Jayapura dan beberapa kabupaten/kota,” kata Kepala BKKBN Provinsi Papua, Charles Brabar, SE, M.Si kepada Bintang Papua di ruang kerjanya, di Abepura, Kamis (17/5).

Menurutnya, Turlap itu bertujuan menggali informasi-informasi dari klaster-klaster atau masyarakat di lokasi-lokasi sebagai lokus yang dilakukan.

“Hasil Turlap itu akan kami optimalkan  untuk meningkatkan kinerja secara internal di dalam BKKBN menjadi satu bahan evaluasi dalam melihat keberhasilan. Karena Turla itu sebagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keluarga.  Bagaimana memberikan pemahaman berperilaku hidup sehat dll,” ujarnya.

Dia mengakui sebelum mengirim 30 peserta enumerator dan 10 supervisior di 19 kabupaten/kota Provinsi Papua. BKKBN sedang mempersiapkan peserta selama satu minggu. Disebut supervssior sebagai Pembina para peserta enumarator.

“30 peserta dan 10 supervisior untuk menigkatkan Kienuija dan akuntabilitas program 19 Kabupaten  dan 59 klaster yang akan dilaksanakan. Kita lakukan untuk memperoleh informasi tentang pengembangan program  kependudukan dan keluarga berencana menuju akuntabilitas. Dan penetapan lokasi ditentukan dari BPS,” katanya.

Ia berharap dengan melakukan Turlap itu bisa optimalkan survei kinerja dan akuntablitas program, khususnya program kependdukan, keluarga berencana dan pembanguan keluarga.

“Kita targetkan setelah ambil data secara sampel untuk bisa melihat tingkat pengembangan kinerja sebagaimana akuntabalitas program ini merakyat atau tidak. Artinya bisa mengakomodir apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Program  itu, secara rutin dilakukan tiap tahun dan itu agenda pusat.  Hampir seluruh provinsi di Indonesia melakukan kegiatan tersebut. Dilakukan kegiatan itu, bernama Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP). (A. Gobai)

 

Tinggalkan Balasan