Timsel Anggota KPU Papua Inkonsistensi

JAYAPURA (BINPA) – Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Tahun 2008-2013, Benny Sweny menyatakan, mencermati proses jalananya seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua tahun 2018 yang dilaksanakan  Tim Seleksi (Timsel) calon Anggota KPU Provinsi Papua dalam tahapan awal sampai pada tes kesehatan terjadi inkonsistensi. Alasanya,  berdasarkan peraturan Pelaksana KPU nomor 1 Tahun 2018 diatur ada enam tahapan dalam proses pelaksanaan seleksi KPU Provinsi Papua, kabupaten dan kota.

“Saya menilai tahapan seleksi yang dilakukan oleh Timses KPU Provinsi Papua sangat Inkonsistensi,” kata Sweny Kepada Wartawan di Kantor MRP, Abepura, Senin (14/5).

Menurutnya, ada beberapa tahapan yang harus diikuti dengan baik. Pertama, seleksi adminstasi yang menghasilkan 60 calon anggota KPU Provinsi Papua. Kedua, seleksi tertulis dalam bentuk Cat atau Komputer Esis Tes.  Proses ini menghasilkan tujuh kali jumlah anggota KPU Provinsi. Jadi, 7 kali 7  berjumlah 49 Anggota KPU. Ketiga, seleksi tes psikologi, yang menghasilkan  enam  kali anggota jumlah anggota KPU Provinsi. Jadi,  6 kali 7  berjumlah 42 orang.

“Tahapan ketiga itu telah terjadi kekeliruan. Karena yang diumumkan seleksi berjumlah 40 orang bukan 42 orang,” ujarnya.

Dia menilai tahapan keempat, tes kesehatan, yang menghasilkan  empat kali jumlah anggota KPU Provinsi Papua. Jadi, 4 kali 7 berjumlah 28 anggota. Kelima, tes wawancara yang menghasilkan dua kali jumlah anggota KPU Provinsi. Jadi, 2 kali 7 berjumlah 14 Anggota KPU Provinsi Papua. Dan tahapan keenam,  14 Anggota itu akan Fit and Proper Test oleh KPU RI untuk menghasilkan tujuh anggata KPU Provinsi Papua.

“Jadi, saya melihat di dalam tahapan ketiga itu terjadi kekeliruan dalam proses menghasilkan jumlah anggota. Karena sesuai  dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2018 harusnya 6 kali 7 berjumlah 42 anggota. Tetapi, yang diumumkan Timsel berjumlah 40 anggota KPU Provinsi Papua. Lalu duanya di kemanakan,” katanya.

Sweny mengajak Timsel memperbaiki tahapan ketiga itu. Karena kedepan akan melanggar peraturan KPU itu sendiri. Dan agar benar-benar memperhatikan Track Record dari masing-masing calon yang ada. Terutama calon-calon anggota KPU provinsi yang masuk saat ini. Karena mereka yang  merupakan anggota calon KPU Provinsi Papua, saat ini dan anggota KPU Kabupaten dan Kota.

“Karena itu, perlu ditelusuri lebih jauh. Bagaimana kinerja mereka, berdasarkan proses pengelolaan pemilu yang sudah ada. Karena kita bisa mengambil contoh pada Pemilu tahun 2014. 70 pengaduan dari Provinsi Papua  ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ajaknya.

Menurut Sweny yang juga Anggota MRP itu menyatakan, Pemilu tahun 2017 pada Pilkada di kabupaten dan kota Provinsi Papua. kasus pelanggaran kode etik itu hampir 50 pengaduaan ke DKPP tehadap KPU Kabupaten dan kota Provinsi Papua. Ini menunjukan bahwa KPU sudah menjadi tim sukses dan tidak netral.

“Ini kasus-kasus yang terjadi dan membuat pemilu menjadi kacau. Kita bisa lihat pemilu  tahun 2017, itu bukan PSU lagi. Tapi PSUU karena sudah pemungutan suara dilakukan  berulang-ulang. Misalanya, di Kabupaten Intan Jaya sampai ulang tiga kali. Siapa yang salah, penyelenggara Pemilu yang  salah,” katanya.

Dia meminta kepada Timsel yang saat ini, merupakan timsel dari Akademisi. Maka, diharapkan Timsel bisa menanamkan nilai-nilai Akademisi itu, untuk mendorong dan diartikulasikan dalam seleksi yang ada. Sehingga, seleksi yang ada bisa menghasilkan anggota-anggota KPU Provinsi Papua yang baik.

“Saat ini, Anggota KPU harus dipersiapkan dengan baik. Karena anggota KPU Provinsi Papua itu akan take over pada tanggal 28 Juni 2018. Maka, tujuh anggota KPU Provinsi akan masuk dan siap melanjutkan tahapan Pilkada di Papua. Mereka harus punya kemampuan dan integritas yang baik,” ujarnya. (A. Gobai)

 

Tinggalkan Balasan