MRP Sikapi Serangan Bom Bunuh Diri di Jawa

JAYAPURA (BINPA) – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Anggota MRP sebagai lembaga kultur yang membela hak-hak Orang Asli Papua (OAP) menyikapi serangan bom bunuh diri pada beberapa tempat di Jawa.

Ketua MRP, Tomotius Murib menyatakan, sesuai dangan tugas dan kewajiban Majelis Rakyat Papua untuk manjaga intergritas nasional dalam rangka pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta mamelihara kerukunan hidup umat beragama di Tanah Papua. Maka, untuk mengantisipasi imbas intoleransi dari kasus bom bunuh diri di Jawa Timur, MRP mengingatkan kambali betapa kejihnya aksi terorisme di Indonesia.

“Dengan itu, kami MRP menyatakan sikap dan seruan, pertama, mengutuk aksi kebiadaban teroris dalam pengeboman tiga gereja minggu pagi 13 Mei 2018 di Surabaya,” Kata Murib Kepada Wartawan Dalam Jumpa Pers di Ruang Kerjanya bersama seluruh anggota MRP, Senin (14/5).

Ia mengajak, lembaga-lambaga geraja dan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan pemuda dan organisasi masyarakat dan segenap lapisan masyarakat untuk tidak terprovokasi dan harus senantiasa waspada terhadap setiap garak-gerik yang mancurigakan dan berpotansi mangakibatkan terjadinya tindak kekerasan dan tindak lntoleransi yang biasa mengganggu ketertiban umum guna memanimalisir aksi-aksl tororisme dan radikalisme di tanah Papua.

“MRP meminta kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cendarawasih sesuai kewenangan agar manghentikan kagiatan Jafar Umat Talib (JUT) di Kabupaten Keerom. Karena Jafar Umar Thaiib adalah bagian sel-sel jaringan terorisme yang dikuatirkan dapat menjadi bom waktu akasi tarorisme di tanah Papua,” ungkapnya.

Hal itu, MRP pun menegaskan kepada pamerintah dan lembaga terkait di pusat, Polda Papua untuk segara menghentikan kagiatan Kapal Dakwah yang baru saja di launching untuk kepentingan dakwah di pedalaman Papua. MRP pun lembaga Gareja dan lembaga keagamaan untuk bersama-sama mempertanyakan kinarja Polda Papua dalam kasus Fadhal Garmatan yang hingga kini balum tuntas penyelesaiannya.

“Namun, MRP mengapresiasi kepada pihak Polda Papua dalam hal ini Densus 88 yang telah berhasil meradam jaringan tarorisme di Kabupaten Mimika Papua beberapa waktu lalu,  kiranya prestasi ini dapat terus di pertahankan oleh Polda Papua dan manerapkan prinsip cegah dini terhadap aksi terorisme dan tindak radikalisme di tanah Papua.

Hal itu, MRP mamberikan batas waktu sampai akhir bulan Mei 2018 untuk Kapolda Papua dan Forkopimda Keerom menindak dan mangeluarkan Jaffar Umar Thalib dari Keerom dan tanah Papua.

Murib meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Papua dan Kabupaten/kota untuk melakukan operasi justitia secara rutin pada pelabuhan laut maupun udara untuk mencegah masuknya penduduk dari Luar Papua ke Papua yang terindikasi anggota kelompok taroris atau radikal. (A. Gobai)

Tinggalkan Balasan