Dicabut SK Penjabat Bupati Paniai

JAYAPURA (BINPA) – Wakil Bupati Kabupaten Paniai, Yohanis Youw mewakili seluruh masyarakat di Kabupaten Paniai mengapresiasi keputusan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo. Apresiasi itu berkaitan dengan keputusan sudah mencabut Surat Keputusan (SK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua atas penunjukkan Tangke Rumbe sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kabupaten Paniai.

Menurut Youw dan masyarakat Paniai mengakui tetap berpegang teguh pada SK Gubernur Papua nomor: 850/1306/set tertanggal 2 Februari 2018. Karena SK tersebut dikuatkan dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah memberikan mandat kepada Wakil Bupati Paniai, Yohanis Youw sebagai Plt. Bupati Paniai. SK Plt itu berlaku  sejak tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018.  Karena surat cuti kampanye yang diajukan Bupati Pania Hengki Kayame yang kembali Ikut sebagai calon incumben pada Pilkada serentak bupati dan wakil bupati Paniai tahun 2018 ini.

“Merujuk pada poin keempat dalam surat tersebut dimana, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Paniai tetap berjalan efektif. Maka selama Bupati Kabupaten Paniai, Hengky Kayame melakukan cuti kampanye diluar taggungan negara. Wakil bupati Paniai, Yohanis Youw akan melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Paniai,” katanya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Jayapura, Rabu (2/5).

Dia mengakui mendukung keputusan penjabat Gubernur Papua, karena sudah memperhitungkan dan memberikan kesempatan kepada Plt Bupati Paniai fokus menjalankan roda pemerintah di Kabupaten Paniai sampai akhir masa jabatan wakil bupati. SK tersebut dinilainya sejalan dengan SK Bupati Paniai yang melaksanakan cuti kampanye,  sejak 15 April-23 Juni 2018. Dengan demikian, pihak pengambil kebijakan di Provinsi Papua harus menghargai keputusan penjabat Gubernur Papua dan tidak boleh lagi menurunkan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kabupaten Paniai.

Selain itu, para pengambil kebijakan mesti memperhitungkan proses tahapan Pemilukada yang sedang berjalan dan roda pemerintahan. Apa bila, keputusan itu tidak dipertimbangkan secara matang sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dan menurunkan Plh Bupati Paniai. Bisa saja kemudian terjadi gejolak di masyarakat, siapa yang salah.

“Saya berterus terang sejak adanya surat tersebut. Saya selaku Plt. sementara serius menangani Pemilukada di daerah bersama dengan pihak penyelenggara. Tiba-tiba ada SK Plh, dan inikan cukup mengganggu dan tidak menghargai SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua yang pertama buat kami,” katanya.

Dia mengakui kalau akhir masa jabatan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai, Hengki Kayame dan Yohanis Youw sebagai wakilnya memang berakhir pada tanggal 16 April 2018.  Sementara Hengky Kayame sebagai bupati petahana dalam SK tersebut diberikan waktu cuti kampanye sampe dengan 23 Juni 2018.

“Seharusnya saya juga diberikan jabatan sebagai Plt sampai dengan tanggal tersebut, tapi kenapa tiba-tiba saat saya berada di Kantor Gubernur Papua, disodori surat bahwa saya sebagai wakil bupati Paniai berakhir jabatannya pada tanggal 16 April 2018. Berarti saya hanya diberi kewenangan sebagai Plt hanya sampai  tanggal 16 April 2018. Tapi saya tetap merujuk pada surat yang pertama yang menyatakan bahwa saya diberikan wewenang sampai tanggal 23 Juni 2018,” katanya.

Dia membenarkan:  “Memang masa jabatan saya berakhir tanggal 16 April 2018. Berarti bupati petahana Paniai, Hengky Kayame jangan diberikan cuti kampanye sampai tanggal 23 Juni harus sampai tanggal 16 April. Supaya saya juga berhenti ditanggal 16 April itu. Sehingga, ada Penjabat Bupati Paniai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Kabupaten Paniai.”

Youw mengaku lega setelah SK Penjabat Gubernur mencabut SK Plh bupati Paniai. Sehingga, akhir masa jabatan baru berakhir sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

“Saya harus akui dan masyarakat Paniai tidak mau kalau Pemprov Papua, sebelum tanggal 23 Juni 2018 menurunkan Plh. Bupati Paniai. Karena Sk tersebut bisa mengganggu kinerja kami didaerah, sementara dalam tahapan Pemilukada,” katanya.

Pihaknya meminta kepada semua pihak untuk bisa menghargai SK penjabat Gubernur Papua. “Tolong jangan ganggu konsentrasi kami, supaya kami bisa menjalankan proses Pemilukada serentak ini dengan serius. Kami harap sebelum jabatan kami berakhir jangan lagi ada surat penunjukan Plh. Bupati Kabupaten Paniai. Biarkan kami bekerja sampai tanggal 23 Juni 2018,” pintanya.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paniai, Herman Adii mengatakan, SK Gubernur Papua nomor: 850/1306/set tertanggal 2 Februari 2018 tersebut jelas tertera bahwa Plt. Bupati Kabupaten Paniai ini diberikan kepada Wakil Bupati Paniai, Yohanis Youw sampai dengan tanggal 23 Juni 2018.

Dan bahkan seluruh rakyat di Kabupaten Paniai mendukung Yohanis Youw sebagai Plt. Kabupaten Paniai. Maka, Pemerintah Provinsi Papua tidak boleh lagi mengintervensi SK penjabat Gubernur tersebut dan perlu menghargai itu.

“Saya mohon dikemudian hari tidak boleh lagi ada surat penunjukkan Plh. Bupati kabupaten Paniai sebelum masa tugas yang tertera dalam SK Gubernur tersebut berakhir pada tanggal 23 Juni 2018. Saya tidak mau lagi ada demo-demo dari masyarakat dan para PNS dan pejabat tinggi di kantor saya.  Karena adanya surat penunjukkan Plh. Bupati Paniai sebelum berkahirnya tugas Yohanis Youw sebagai Plt sesuai dengan SK Gubernur tersebut ,” katanya.

Ketua Tim Kerja yang mewakili aspirasi masyarakat Paniai, Menase M. Pigai juga mendukung Yohanis Youw sebagai Plt. Bupati Kabupaten Paniai sampai dengan 23 Juni 2018. “Semua masyarakat Paniai menghendaki Yohanis Youw, tetap menjabat sebagai Plt. Bupati Paniai sampai 23 Juni 2018.  Kami tidak mau ada lagi  penunjukan Plh sebelum tanggal tersebut,” katanya singkat. (Munir)

 

 

Tinggalkan Balasan