Bank Papua Butuh Ekstra Hati-Hati

KETIKA  status sebuah Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua. Management Bank Papua membutuhkan asas kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debiturnya.  Selain tetap  fokus pada pelayanan kredit di Papua, prinsip  memilih debitur yang dinilai beresiko rendah (low risk) dipatuhi.

“Kita mulai yang low risk, yang resikonya kecil, seperti kredit-kredit konsumtif,” kata Dirut Bank Papua, Suhendrato, kepada wartawan, Senin (30/4) lalu.

Walaupun dibilang tidak produktif, menurut Suhendrato, kredit konsumtif bisa menggerakkan sektor produktif.

“Misalnya kalau dia mau renovasi rumah kan dia akan beli bahan,” ujarnya.

Sisi lain, pada umumnya para pegawai jika melakukan kredit untuk memperbaiki rumah, dan pastinya membeli bahan material yang secara tidak langsung akan menggerakkan sektor produktif.

Terkait dengan layanan kredit, saat ini Bank Papua juga mulai membangun kredit-kredit mikro berskala kecil.

“UKM kita cukup besar, ada 14,5 persen. Pelan-pelan kita naikkan hingga sekitar 20 persen,” katanya.

Untuk layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Papua juga layani, namun terbatas untuk kelompok-kelompok usaha pertanian dan perikanan, yang telah dibina.

“Kita juga ada KUR, karena kami mendapat anggaran dari Departemen Keuangan Rp 56 milyar untuk dua sektor, pertanian dan perikanan,” ujarnya.

Peluang kredit, menurutnya ada di sektor perdagangan, namun demikian permintaannya belum dikabulkan Kementerian Perdagangan.

“Sebenarnya yang besar itu sektor perdagangan, tapi itu kita belum dikasih, dan kita sudah ajukan,” katanya.

Dana KUR, katanya, 100 persen dari dana milik Bank Papua sendiri. Pemerintah hanya mensubsidi bunganya.

“Jadi bunganya 7 persen kita berikan ke debitur, pemetintah kasih ke kita 5 persen.”

Dia mengakui kalau per April 2018, capaian debitur kredit KUR di Bank Papua hampir mencapai 20 persen.

KUR tersebut, dilakukan untuk pembiayaan pada kelompok usaha, yaitu kelompok budidaya rumput laut, peternakan dan perikanan.

“Jadi untuk KUR ini harus per kelompok, supaya lebih gampang pembinaannya,” jelasnya.

Bahkan, Bank Papua juga sudah menyiapkan SDM untuk melakukan pembinaan khusus untuk mikro, bekerjasama dengan pemerintah.

“Harus ada orang yang menangani. Jadi dibantu dari divisi pengembangan ekonomi mikro,” ujarnya.

Selain itu juga melakukan pembiayaan atau kredit kontraktor, seperti pembiayaan proyek konstruksi untuk infrastruktur yang anggarannnya sudah ada di APBD.

“Sudah ada SPK-nya, sudah jelas mata anggarannya, kemudian dananya memang ada di rekening Pemda. Itu yang kita kasih, itu kan resikonya kecil,” jelasnya.

Kredit juga diberikan pada debitur yang indikasinya untuk infrastruktur.

“Itu kan yang menjadi agennya harus bank-bank besar, seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA. Itu pun kita pilih yang memang untuk infrastruktur, supaya itu aman dan untuk mendorong ekonomi,” katanya.

Menyangkut masalah sumber daya manusia dalam proses seleksi debitur yang layak, management Bank Papua sedang melakukan assessment.

“Seperti Kepala Cabang, termasuk analisnya diassesment kemudian, nanti ada pelatihan,” ujarnya.

Dan dalam pengambilan keputusan, Bank Papua sudah menggunakan sistem  4 eyes (dilihat empat mata).

“Ada pemisahan antara sektor bisnis dan sektor resiko. Jadi harus ada dua group yang melihat. Untuk mengambil keputusan itu harus ada komite, masing-masing memiliki hak yang sama. Mulai dari analisnya, RM (relationship manager), ada kepala departemen dua orang, divisi dua orang, manager terkait dua orang,” paparnya.

Direksi sekalipun tidak bisa memerintah memberikan kredit untuk debitur tertentu, bila salah satu anggota komite menyatakan sang debitur bermasalah.

“Kalau satu tidak sepakat ya ditolak.

itu untuk mengeleminir debitur yang bermasalah,” katanya.(Aj)

Tinggalkan Balasan