Lemasa dan DPRP mendorong Perda Penanganan Konflik di Timika

ABEPURA, (BINPA) – Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Timika dan Dewan perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong peraturan daerah (Perda) dalam penanganan konflik sosial yang sering terjadi di Kabupaten Mimika. Perda ini bertujuan membantu pemerintah daerah dan aparat keamaan, sehingg ada payung hukum daerah yang menjadi acuan dalam mengatasi konflik di mimika.

Demikia disampaikan, Anggota DPR Papua, Jhon Gobai kepada bintang papua dari Jayapura, Senin, (02/04/18).

Menurut Gobai, kota Timika merupakan kota bisnis, semua hal selalu saja berujung pada kepentingan untuk memperoleh uang. Berdasarkan itu, Konflik Kwamki lama atau Kwamki Narama dalam pandangannya adalah konflik kepentingan yang bersifat tawuran  seperti di Jakarta, bukan perang suku.

“Sebab, kalau perang suku dalam adat, ada aturan dan larangan yang musti diikuti, misalnya, anak kecil, perempuan dan pihak yang tidak tekait tidak boleh menjadi sasaran. Tapi ini tidak,  konflik fisik ini bukan perang suku seperti dalam adat tetapi ini adalah konflik kepentingan,” ungkapnya.

Konflik kepentingan ini, diduga dan digerakan oleh oknum-oknum tertentu yang mengherankan orang-orang yang berkonflik, seperti makan dan minum. hal ini, kata gobai, terlihat dengan adanya oknum yang membantu menyediakan atau membiayai untuk pengadaan makan dan minum, sehingga konflik ini jadi lahan bisnis.

“Konflik ini kami sebut konflik kepentingan, karena pada beberapa situasi seperti, Pilkada Kabupaten, Pilkada Provinsi dan Konflik Freeport selalu saja ada terjadi konflik fisik,” ungkapnya.

Disisi lain, menurutnya,  masyarakat mimika khususnya suku-suku pegunungan hidup dalam ketakutan karena terlihat sedang terjadi, Operasi Diam (Silent Operation), kami hanya dikagetkan dengan adanya korban yang terbunuh dan diletakan dijalan, contohnya, Dolu Kiwak, umur 12 tahun, ditemukan tewas, dijalan poros irigasi  (4/3).

“konflik-konflik sebelumnya belum ditemukan sebuah upaya yang permanen oleh Pemda Mimika dan DPRD Mimika untuk mendorong regulasi dan badan yang independen untuk penyelesaian konflik serta aturan yang mengikat dan mengatur masyarakat sebagai tanda kehadiran negara ditengah tengah masyarakat,” jelasnya.

Sekertaris Dewan Adat Papua ini berharap perlu adanya upaya secara strategis untuk dibuatnya sebuah regulasi daerah.

“harus ada regulasi daerah tentang larangan kekerasan antar masyarakat di Mimika,” ungkapnya. (Alex Gobai)

 

Tinggalkan Balasan