Pengakuan Kepala Kampung: Dana Otsus Tiap Kampung Hanya 90 Juta/ Tahun

 

KEEROM (BINPA) –  Masa Reses Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku, yang pengangkatannya berasal dari  wilayah Tabi 1, Kabupaten Keerom, menggunakan masa resesnya untuk berdialog dan mendengarkan secara langsung pendapat dan komentar dari orang asli Papua (OAP) tentang pembangunan dan penggunaan dana otsus di wilayah Keerom. Kegiatan dengar pendapat antara OAP dengan anggota MRP asal wilayah Tabi I itu, dilaksanakan di Kampung Wembi, Distrik Manem, Kabupaten Keerom, Senin (26/3).

Dari perwakilan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di masing- masing Kampung yang berada di Dua Distrik yaitu Distrik Arso Timur dan Distrik Manem, baik itu Kampung Skofro, Sangke, Kibay, Pikera, Wembi, Piawi dan Yuskor.

Dalam pertemuan itu Anggota MRP lebih banyak bertanya kepada OPA terkait 4 Pokok yang ada di Dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Dana Otonomi Khusus (Otsus) yaitu, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi Kerakyatan dan Insfrastruktur.

Dari hasil pertemuan dengan Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) di Kampung Skanto, Distrik Skanto Kabupaten Keerom, hampir sama keluhan- keluhan masyarakat Orang Asli Papua maupun para Kepala Kampung. Dimana penyaluran Dana Otsus bagi OAP belum tersentuh secara baik untuk mensejahterakan masyarakat OAP.

“  91 Kampung  di Kabupaten Keerom, semua persoalan sama. Dalam penyaluran Dana Respek, Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang dibulatkan menjadi Rp 1 Milyar untuk Kampung menjadi pertanyaan bagi para Kepala Kampung. Karena di dalam dana Rp 1 Milyar yang disalurkan ke Kampung-kampung,  tidak dijelaskan berapa jumlah Dana Otsus. Menurut perhitungan para Kepala Kampung,  dari dana Rp 1 Milyar, Dana yang diterima setiap Kampung hanya Rp. 90 Juta yang berasal dari dana Otsus. Sehingga Kampung sangat sulit untuk menjabarkan dana tersebut untuk pembiayaan 4 program yang harus dibiayai,” Hal itu dikatakan Anggota Pokja Adat MRP Herman Yoku, S.IP kepada wartawan saat ditemui dihalaman Kantor Bupati Keerom, Selasa (27/3) kemarin.

“ Dengan seringnya terjadi perubahan nama, baik itu Dana Bantuan Kampung, Dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) dan Alokasi Dana Desa (ADD), sehingga Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak kentara. Makanya Kepala Kampung meminta MRP untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Keerom dalam hal ini SKPD. Karena penggunaan Dana Otsus tersebar ada di tingkat SKPD, seperti keluhan yang terjadi pada anak sekolah yang tidak ada bentuk bantuan. Begitu juga di Bidang kesehatan dalam proses pelayanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari Dana Otsus pada pelayanan ternyata tidak ada,” bebernya.

Bahkan Kartu Papua Sehat (KPS) tidak jelas dalam penanganannya  terhadap masyarakat Orang Asli Papua (OAP), sehingga hal ini yang terjadi di kampung- kampung. “ OAP meminta kepada MRP utusan Keerom untuk menindaklanjuti persoalan itu,”ungkap Herman.

Selain itu, masyarakat OAP juga mempertanyakan akan berakhirnya Otsus di Tahun 2022 dan Herman Yoku menjelaskan, sepanjang RI masih membutuhkan rakyat Papua dan UU 21 Tahun 2001 lahir dari UUD 1945, Otsus tidak akan berakhir.

“ Apabila UU 21 Tahun 2001 masih ada pastinya pemerintah hanya melakukan revisi masalah-masalah yang terjadi di daerah atau undang-undang ditinjau kembali,”jelasnya. (rhy)

Tinggalkan Balasan