Kapan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Menanda tangani NSPK

JAYAPURA (Binpap)- Pemerintah Provinsi Papua menunggu Kapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanda tangani  Normal Standard Prosedur dan Kriteria (NSPK) bagi pengurusan perizinan yang mengatur Hutan Masayarakat Adat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Yan Yap L.Ormuseray kepada Bintang Papua di ruang kerjanya, Selasa, (27/03) Siang

Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua Yan Yap L.Ormuseray menanyakan, Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kapan akan di tanda tangani  NSPK.  Sampai hari ini Perjuangan untuk mendapatkan NSPK ini masih terus berjuang, terang Ormuserai.

“Perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua, juga Gubernur Provinsi Papua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),  dan Majelis Rakyat Papua (MRP)”, tegas Ormuseray.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua menjelaskan, NSPK sendiri bertujuan memudakan masyarakat yang mengurus perizinan hutan Adat mereka. Tentu melalui Undang-undang nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan undang-undang nomor 41 tentang Kehutanan, jelas menjamin kepastian hukum.  “Sekarang tinggal kapan NSPK itu di laksanakan di Tanah Papua?”, kata Ormuserai.

Menurut Ormuserai, untuk mengelola Hutan baik itu hutan sosial, dan hutan adat bisa di kelola oleh masyarakat setempat sekarang. Kewenangan ini di atur melaui Undang-undang nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur nomor 13 tentang Izin usaha pemanfaatan   hasil hutan kayu Masyarat Adat, katanya.

Usaha pemanfaat hasil hutan kayu masyarakat hukum adat, mendapat dukungan penuh oleh LSM dan NGO besar seperti, World Wildlife Fund for Nature, (WWF), USAID Lestari Indonesia dan LSM besar lainnya turut berorientasi pada Pemberdayaan Masyarakat Papua.

“Selama ini Dinas Kehutanan Provinsi mendukung Kebijakan Gubernur Provinsi Papua dan kebijakan Pemerintah Pusat. Sehingga saya berharap Pemerintah Pusat dalam hal ini,  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melihat perjuangan kami untuk merealisasi penanda tanganan NSPK bagi kepentingan masyarakat di Papua, papar pria yang hobbynya sepak bola itu.

Tim dari Papua akan siap menyesuaikan dengan Regulasi dan peraturan terakhir termasuk di dalamnya, dari Papua siap juga untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, juga semua menunggu jawaban dari Pusat.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, nomor P-83, Tahun 2016 tetang Kehutanan sosial dalam konsep kehutanan Sosial. Sesungguhnya konsep ini mengatur tentang bagaimana sistem Pengelola Hutan Lestari berkelanjutan. Peraturan ini juga mengatur tentang kawasan hutan Negara maupun Hutan Adat.

“Soal  Hutan Adat yang akan di kelola oleh masyarakat Adat setempat sampai sekarang belum berjalan normal sebagaimana yang di amatkan dalam undang-undang. Baik oleh UU Nomor 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maupun undang-undang Kehutanan nomor41 tentang Kehutanan. Semuanya menunggu  Keputusan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang NSPK, tutur Ormuserai.

“Kapan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanda tangani  NSPK supaya masyarakat adat sebagai pelaku utama ini dapat menjaga dan melestarikan lingkungan agar dapat meningkatkan kesejahteraan kelaurga”, ujar Ormuserai, mengakhiri wawancara dengan Bintang Papua, (Torip).

Tinggalkan Balasan