Dana Otsus hanya Dikucurkan 90 Juta Per Tahun

KEEROM (BINPA) – Anggota Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP), Herman Yoku, S.IP mengaku pemanfaatan Dana Otsus setiap kampung di Kabupaten Keerom belum menyentuh warga Asli Orang Papua (OAP).

“Realita itu saya peroleh setelah mendengar langsung keluhan warga masyarakat.  Beberapa kepala kampung malah mengaku mendapat jatah dana Otsus pertahun hanya 90 juta rupiah. Dana tersebut melekat dalam anggaran dana desa 1 Miliar, dana Respek, Prospek,” katanya usai melakukan reses di Kampung Wembi, Distrik Manem, Kabupaten Keerom, Senin (26/3).

Dari pengakuan warga OAP di dua distrik di Kabupaten Keerom, yaitu Distrik Manem, Kampung Wembi, Skofro, Sangke, Kibay, Pikera, Piawi dan Yuskor dan Distrik Skanto mengaku hal yang sama. Amanat Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang dana Otsus bagi warga OAP, pelaksanaannya di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Maka, dana Otsus yang diarahkan untuk  pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur bagi OAP tidak berjalan.

“91 Kampung se- Kabupaten Keerom semua persoalannya sama. Dalam penyaluran dana Respek dan Alokasi Dana Desa yang dibulatkan menjadi 1 Milyar setiap kampung membingungkan kepala kampung. Karena, dalam dana desa 1 miliar itu termasuk dana Respek. Mereka tidak tahu yang mana dana Otsus. Tetapi, yang mereka tahu dari  dana 1 miliar, 90 juta rupiahnya dana Otsus,” katanya.

Kondisi itu, kepala kampung bingung dan sulit  menjabarkan dana 90 juta itu dalam bentuk program pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Mereka mempertanyakan apakah dana Otus termasuk Dana Bantuan Kampung, Dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Warga OAP mengaku mereka rata-rata bertanya Dana Otsu itu bentuknya seperti apa. “Saya ikut bingung ketika ditanyai seperti itu. Tapi, kondisi itu memperlihatkan bahwa dana Otsus tidak bermanfaat apa-apa bagi warga OAP. Saya ambil contoh kecil dari keluhan warga OAP soal bantuan pakaian seragam untuk anak-anak. Mereka mengaku hanya mendengar ceritera tetapi kenyataannya berbeda. Sehingga ada yang bertanya dana Otsus bentuknya seperti apa,” katanya.

Mereka mendesak anggota KRP segera memfasilitasi warga OPA berdialog dengan Pemda Keerom dan semua SKPD yang mengolah dana Otsus. Mereka juga mengaku  Kartu Papua Sehat (KPS) tidak jelas penanganannya bagi masyarakat OAP . “Kami diminta semua warga segera memfasilitasi mereka berdialog dengan semua pejabat Pemda Keerom mempertanyakan dana Otsus ada atau tidak,” ujarnya. (Rhy)

Tinggalkan Balasan