Ditagih Pemda Merauke Beberkan Data Pemanfaatan Dana Otsus

“Saya sudah koordinasi dengan semua SKPD, terutama Bagian Keuangan, segera membeberkan data riil pemanfaatan dana Otsus. Lalu, saya akan cek langsung di lapangan, kalau  bangunan fisik dibiayai dana Otsus.”

MERAUKE (BINPA) –  Wakil Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) dari wilayah adat Animha (Marind-Merauke), Albertus Moywend  mengaku tidak hanya gertak sambal menagih data-data riil pemanfaatan  dana Otsus kepada semua Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di wilayah adat Animha, Kabupaten Merauke.

“Saya bukan  menggertak sambal. Saya sudah koordinasi. Bahkan, saya sudah mengumumkan kepada warga masyarakat Asli Orang Papua (OAP) Merauke. Mereka mesti berpartisipasi menceriterakan,  apakah dana Otsus itu bermanfaat bagi mereka. Saya cek lewat dialog interaktif di RRI Merauke. Saya sudah hubungi RRI mengemas acara dialog itu. Usai dialog, saya turun ke lapangan mengkroscek kebenarannya, apakah ada bangunan fisik yang dibiayai dana Otsus,” katanya ketika ditanyai kegiatan masa reses di wilayah adat Animha, Merauke lewat selulernya, Jum’at (23/3).

Menurutnya kewenangan yang dimiliki anggota MRP menagih pemanfaatan dana Otsus disetiap kabupaten/kota berlandas pada amanat dan perintah Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2001. Turunan dari undang-undang Otsu situ mengamanatkan kepada anggota MRP berperan memproteksi dan menyelamatkan tanah dan hak-hak konstitusi, manusia OAP. Berkaca dari perintah undang-undang 21 ini, anggota MRP, selain memiliki kewenangan untuk itu dan tanggungjawab moral dan sosial terhadap OAP ini harus bisa dilihat dan dirasakan. Warga OAP merasa bermanfaat dangan sejumlah kucuran dana 80 persen yang diarahkan Propinsi kepada setiap kabupten/kota.

Secara administratif, kata Moywend, semua SKPD bisa memperlihatkan data pemanfaatan dana Otsus itu kepada anggota MRP, itu pertama. Kedua, warga OAP merasakan pemanfaatan dana Otsus yang disalurkan dari SKPD kepada warga OAP.

“Data-data ini yang kami tagih dari semua SKPD. Lalu, apakah warga OAP merasakan pemanfaatan dana tersebut. Kami akan melakukan kroscek silang soal ini, sampai pada SKPD bisa menunjukan tempat-tempat bangunan fisik kalau mereka gunakan dana otsus membiayai bangunan fisik,” katanya.

SKPD bisa saja berkelit dan berlindung atas nama aturan yang lain, tetapi warga OAP tidak bisa dibohongi. Karena, anggota MRP akan mendapat masukan dari OAP. OAP  pasti menceriterakan apa adanya soal pemanfaatan dana Otsus.

“Kalau soal SKPD berkelit. Saya berpikir tidak bisa. Kecuali, mereka tidak membaca undang-undang Otsus dan aturan yang berlaku di Republik ini. Saya malah balik bertanya. Mereka membaca undang-undang Otsus atau Undang-undang dasar 1945, pasal 18 ayat 2 dan turunan-turunan dari undang-undang tersebut. Itu sangat disayangkan kalau sampai terjadi seperti itu,” sergahnya menjawab media ini ketika ditanyai soal kebiasaan SKPD bisa saja berkelit atas nama aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Dia mengaku jika SKPD berkelit. Anggota MRP atas amanat Udang-undang 21 akan mengejar pemenfaatan dana Otsus sampai keakar-akarnya. “Kami akan mengejar pemanfaatan dana Otsus sampai keakar-akarnya. Mengapa? Karena, Otsus bagi Papua diterapkan oleh pemerintah pusat menjawab akumulasi ketidak-adilan yang dirasakan OAP selama era Orde Baru,” ujarnya. (Fidel)

 

 

 

Tinggalkan Balasan