Otsus Berakhir 2022, Dipertanyakan MRP Ada atau Tidak

KEEROM (BINPA) – Mantan Ketua Dewan Adat Keerom (DAK) Hubertus Kwambre, SH mempertanyakan keberadaan Majalis rakyat Papua (MRP). Karena, pada tahun 2022 Otonomi Kusus (Otsus) yang berlaku di Papua sudah berakhir. Apakah sesudah itu, MRP yang mewakili masyarakat Papua yang duduk di Lembaga MRP masih ada atau tidak.

“Otsus sudah  berjalan 17 tahun dan tinggal 4 tahun lagi Otsus berakhir. Sehingga anggota MRP harus memikirkan hal ini dengan serius. Lalu, anggota MRP mengevaluasi  sejauh mana keberhasilan Otsus di Papua. Apakah berhasil atau tidak. Apalagi tinggal berapa tahun lagi Otsus berakhir,” katanya  dihadapan seluruh anggota MRP saat melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom  dan masyarakat Keerom, Kamis (15/3) lalu.

Dia menyampaikan,  setiap saat pemerintah maupun MRP membicarakan soal Orang Asli Papua (OAP). Tetapi jarang dibahas soal manusi, yang selalu dibahas soal pembangunan. Padahal, berbicara soal orang asli Papua adalah bagimana menyelamatkan Manusia dan Tanah Papua. Sehingga hal itu menjadi tugas utama bagi  anggota MRP.

“Tugas pekerjaan MRP harus mengetahi berapa jumlah angka kelahiran bagi anak asli Papua maupun masyarakat dari luar Papua yang datang ke Papua. Selain berbicara pembangunan tetapi juga berbicara soal manusia.  Agar masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan tanah Papua diselamatkan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, berbicara soal Otsus yang berlaku di Papua dan membandingkan negara- negara lain  yang menerapkan  Otsus diikuti dengan  kewenangan seluas- luasnya. Bahkan,  seperti Otsus yang berlaku di Papua  di belahan Negara lain  bukan hanya 25 tahun tetapi 100 tahun atau 200 tahun.  Penerapan Otsus yang berlaku di Papua oleh pemerintah  pusat hanya berlaku 25 Tahun.

Marwah Undang-Undang  Otsus yang diterapkan di Papua oleh  pemerintah Pusat, kata Murib ditujukan untuk membangun masyarakat Papua,  terutama masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Amanat Undang-undang Otsus ini sudah  berjalan 17 tahun. Dalam pelaksanaannya perlu diakui  belum maksimal.

“Dari catatan MRP pelaksanaan Otsus di Papua belum maksimal, kalau di catatan kertas baik, tetapi catatan MRP belum.  Kerena kami melihat apa yang terjadi ditengah- tengah masyarakat. Dari laporan Gubernur  semua  laporan baik- baik kepada Presiden.  Bupati/ Walikota melaporkan  baik- baik ke Gubernur. Tetapi MRP langsung melihat apa yang terjadi dilapangan. Dari 29 Kabupaten-Kota di Papua belum menyentuh, tetapi ada faktor- faktor pembangunan belum tercapai,” tuturnya.

Dia menegaskan, yang menjadi persoalan, Undang- Undang Otsus hampir selesai di tahun 1922, lalu negara akan memberikan apa untuk masyarakat Papua.” Jawaban itu semua ada pada Tuhan,  dan  kita semua akan kembali ke Tuhan,” ujarnya. (Rhy)

 

Tinggalkan Balasan