MRP Kerja Keras Merawat Papua Tanah Damai

 

JAYAPURA (BINPA) – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib dan Panmus MRP yang juga  Ketua NU Papua, Dr. H. Tony Wanggai menegaskan, anggota MRP sedang bekerja keras mendengar, mengumpulkan dan memecahkan berbagai isu hangat yang tengah terjadi ditengah masyarakat Papua. Supaya tanah Papua ini tetap terawat menjadi tanah damai.

“Kami harus bisa merawat Papua ini sebagai tanah damai. Karena sejak semuala kultural di Papua ibarat “satu tungku tiga batu,” kata kedua tokoh MRP ini merekatkan berbagai isu krusial soal pembangunan Pesantren di Kampung Wulukubun, Arso 14, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dibawah pimpinan Jafar Umar Talib dan persoalan menara Masjid di Sentani Kabupaten Jayapura, di ruang persidangan MRP, Selasa (20/3) lalu. 

Kedua tokoh itu mengaku belum lama ini bertatap muka dengan Bupati dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) Kabupaten Keerom terkait  Pembangunan Pesantren di Arso 14. “Kami kesana hendak mendengar langsung dari Pemerintah daerah Keerom. Supaya kita semua sepakat bisa menjaga kedamaian yang sudah berjalan di tanah Papua. Dan kami mengumpulkan data yang diperoleh MRP dari laporan mantan Bupati Almahrum Drs. Celsius Watae, MH, laporan lisan dari Tokoh masyarakat,” kata Murib.

Dari hasil pertemuan itu disepakati masalah masalah sosial diwilayah Administratif Keerom di tangani Bupati, Muhamad Markum, SH, MH untuk mencari solusi dan memecahkan persoalan tersebut bersama Pemerintah Propinsi Papua, dan tokoh-tokoh lintas etnis di Papua. “Sikap MRP sangat jelas dalam kerangka merawat Papua tanah damai, Pesantren itu mesti dibubarkan dan mengajak kelompok Jafar Umar Talib itu menghentikan kegiatan mereka di Arso 14,” katanya.

Dari hasil pertemuan itu, MRP mendengar aspirasi masyarakat tentang ketidak nyaman warga yang disebabkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dengan kewenangan yang dimiliki MRP dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Adat ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Pasal 21 PERDASUS tentang kewenangan MRP.

“Maka kami mempunyai kewengan untuk memanggil Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mendengar Penjelasan penjelasan terkait pokok masalah. Dari kunjungan pada tanggal 15 Maret Tahun 2018 ke Keerom. MRP meminta Bupati Keerom agar mengajak kelompok radikal itu segera mengangkat kaki dari Asro 14. Karena itu wilayah hukum Kabupaten Keerom”, katanya.

Dia mencontohkan kelompok Tentara Pembebasan Organisasi Papua Merdeka (TPNOPM) di kejar dan di bunuh karena idiologi mereka berbeda. “Saya pikir keberadaan kelompok radikal itu juga mesti dihentikan dan dibubarkan dari Keerom. Negara sudah sangat tegas, Presiden Jokowi dan seluruh jajaran Pemerintah Pusat kemudian Pemerintah Provinsi Papua sudah sepakat menolak kaum radikal yang bertentangan dengan norma agama yang diakui di Indonesia,” katanya.

Dia menegaskan sikap 51 anggota MRP pun sejalan dengan sikap pemerintah Pusat menolak keberadaan Organisasi Radikali di Asro 14 dan Papua umumnya.  “Kita mesti ingat. TPNOPM saja di kerjar dan di bunuh. Maka kelompok radikal ini pula mesti dibubarkan. Ini jangan di biarkan berkembang dan virus ini berkembang di tanah  Papua,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Musyawarah (PANMUS) MRP yang juga  Ketua NU Papua,  DR. H. Tony Wanggai, S.Ag-MA mengatakan, dari mejelis ulama dan ormas-ormas Islam sudah mengeluarkan rekomendasi soal kehadiran Jafar Humar Talib di Arso 14.

“Kami dari majelis Ulama dan Ormas Ormas Islam sudah mengeluarkan Surat Rekomendasi. Pemerintah Daerah dan Forum Komunikasi Daerah (FORKOMPIMDA) tingkat Papua untuk meminta beliau tidak membuka Pondok Pesantren di Papua. Dan juga tidak menjalankan Dakwah di Papua karena kami melihat bahwa ajaran-ajaran beliau mengumbar kebencian, menyesatkan, dan mengkafirkan orang diluar paham mereka,” katanya.

Dia mengakui dikuatirkan kelompok tersebut akan menimbulkan perpecahaan kerukunan umat beragama di antar masyarakat orang Papua. MUI melihat dampak negatifnya lebih besar. Sehingga MUI merekomendasikan itu. “Itu sejak bulan Desember 2015. Tetapi sampai saat ini ternyata rekomendasi itu pun belum  membuat Jafar Humar Talib ini keluar dari Papua. Karena wilayah Negara republik Indonesia, ini negara hukum, semua warga negara mempunyai hak yang sama. Kami menyayangkan beliau membuka pondok pesantren tidak mengizin kepada Pemerintah Daerah Keerom, Kementerian Agama dan sebagainya,” akunya.

Pembangunan Menara Masjid

Menyikapi soal menara  dari salah satu Masjid di Sentani, Ketua MRP menilai pembangunan menara Masjid itu sangat tinggi dan tidak sejajar dengan bangunan menara Gereja-Geraj di Sentani. Persoalan ini mesti dipandang dari kaca mata toleransi beragama. Maka MRP berharap persoalan menara itu dipandang dari sudut toleransi berarti sejajar dengan menara gereja.

Kehidupan tolerasi umat bergama di Papua sudah terpupuk dari nilai-nilai kearifan lokal. Warga Kristen dan Muslim di Papua sudah menyatu dengan budaya selama ini. Warga baru dari daerah lain mesti ikuti memupuk kearifan local yang hidup turun temurun di Papua.

“Maka kita berharap warga yang lain memperhatikan psikologis semua orang, suku bangsa di atas tanah ini. Dengan demikian kita bisa menjaga kerukunan. Kita bisa menjaga kedamaian. Kalau tidak dilaksanakan, percuma dan tinggal slogan saja. Jadi mohon perhatikan hal ini dan harus ada regulasi atau Perda yang mengatur tentang pembanguan di wilayah hukum Jayapura,”  tutur Timotius Murib.

Kedepan  Murib menyarankan, pemerintah daerah membuat Perda soal ini. Tujuan Perda tersebut untuk menertibkan hal-hal seperti ini. Maka penataan bangunan yang  tidak memenuhi syarat dari ketentuan Perda bisa ditertibkan. Pemerintah daerah juga perlu mensosialisasikan soal jalur penerbangan pesawat udara. Apakah menara Mesjid itu tidak mengganggu lalulintas pesawat udara. “Kami sarankan persoalan itu bertentangan atau tidak dengan lalulintas pesawat udara. Kalau bertentangan dan mengganggu lalulintas pesawat, ya menara mesjid itu diturunkan,” katanya.

Sedangkan, Sekretaris Panitia Musyawarah (PANMUS) MRP yang juga  Ketua NU Papua,  DR. H. Tony Wanggai, S.Ag-MA mengatakan, Pembangunan Menara Mesjid itu mengganggu dan  menghalangi lalulintas tempat putaran Pesawat. Masalah ada pada miskomunikasi Pemimpin Lintas Agama dan masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak terkait lainnya.

“Mungkin selama ini kami dari Muslim kurang membangun komunikasi yang baik atau mungkin ada wadah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) kurang melakukan kegiatan seperti membangun dialog mengenai kerukunan. Membangun kerjasama lintas agama, ini yang mungkin kurang,” kata Tony Wanggai.

Persoalan ini ada hikmah positifnya untuk mengingatkan kita ke depan. “Kami lihat, dengan kejadian ini maka kita di sadarkan bahwa perlu kita kembali lakukan komunikasi yang lebih baik lagi antara Lintas Agama maupun Masyarakat Adat.  Sehingga kedepan tidak terjadi lagi persoalan seperti ini.  Mungkin hal ini bisa di selesaikan dan Bupati Jayapura, Matius Awaitauw telah membentuk tim kecil untuk mendamaikan kedua bela pihak dari Pihak Maszid dan dari Pihak persekutuan gereja-gereja,” katanya.

Dia mengaku MRP sudah membentuk tim 10 orang, dari FKUB, dari Majelis Ulama Indonesia, dari MRP, Masyarakat Adat, dan dari Tokoh Pemuda. Tim ini akan mencari rumusan perdamaian untuk titik temu. “Masalah itu kita akan selesaikan dengan cara kekeluargaan, kebersamaan, sehingga satu sama lain bisa menerima,” ujarnya.  (Torip).

Tinggalkan Balasan