Susun Program Kerja Menjawab Kebutuhan Warga

 

JAYAPURA (BINPA) –  Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik merupakan forum pelaku pembangunan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Jayapura tahun 2018. Program kerja itu dalam rangka menjawab kebuhan warga masyarakat.

Demikian disampaikan Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM), dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Keuangan Arif Dwi Darmanto, pada pembukaan Musrenbang Distrik Abepura di Kantor Distrik Abepura, Rabu (13/3).

Menurutnya pelaksanaan Musrenbang ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. “Musrenbang bertujuan untuk mendapatkan masukan awal dalam proses penyusunan RKPD Kota Jayapura tahun 2019, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di distrik dengan prioritas perangkat daerah sebagai instansi teknis pelaksana program atau kegiatan di daerah.

Sasaran pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tentunya memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi maupun APBN.

Musrenbang seharusnya  menjadi interaksi segenap stakeholders untuk menetapkan program dan kegiatan distrik serta rekomendasi kebijakan untuk mendukung implementasi program tahun anggaran berikutnya.

“Forum ini juga merupakan bentuk komitmen bersama antara para pemangku kebijakan daerah dalam pencapaian pembangunan yang berkualitas,efektif,efisien,transparan dan akuntabel,” katanya.

Darmanto menjelaskan, Musrenbang Distrik Abepura adalah lanjutan dari Musrenbang kelurahan/kampung yang telah dilaksanakan Distrik Abepura beberapa waktu yang lalu. Hasil rekapitulasi musrenbang harus menjadi dasar dalam pelaksanaan musrenbang tingkat distrik, sehingga tercipta sinegritas dan sinkronisasi pembangunan.

Dan Musrenbang tingkat distrik ini akan menjadi bahan kerja dalam forum perangkat daerah yang akan dilakukan beberapa waktu ke depan. Hasilnya disampaikan dalam forum RKPD Kota Jayapura.

Menurut Darmanto, yang diperhatikan dalam musrenbang ini antara lain,penguatan tata kelola pemerintah dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, dan pelayanan prima aparatur kepada publik,peningkatan pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan daerah,penguatan pelayanan dasar kesehatan, dan pendidikan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi,ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan potensi-potensi pertanian,perkebunan,peternakan dan perikanan. Termasuk pengembangan industri daerah dan ekonomi kreatif semacam koperasi dan industri mikro dan makro berbasis keberagaman budaya.

“Dana kampung agar dapat dipergunakan dengan lebih efektif,efesien dan transparan dan akuntabel bagi pembagunan kampung dan masyarakatnya. Dana kampung harus dipergunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat,” katanya.

Dia mengingatkan kepada para kepala distrik lebih tanggap terhadap situasi dan kondisi di distriknya, dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah,kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi. (Karl)

 

Tinggalkan Balasan