Raport Merah Pilkada Papua Dihapus Masuk Zona Hijau

 

JAYAPURA (BINPA) – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Papua, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengajak seluruh masyarakat Papua, penyelenggara dan stakeholder yang terlibat dalam penyelengaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2018 di Provinsi Papua membangun komitmen  bersama  dengan menghapus raport merah Pilkada Papua masuk ke zona aman atau zona hijau. Supaya Pilkada di Papua tidak dinilai berpotensi rawan konflik.

“Pilkada serentak 2018 ini akan diikuti 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia. Dari 17 provinsi, Papua berada paling atas, artinya potensi konflik di Papua ini paling besar atau dalam kategori merah,” kata Soedarmo dalam sambutannya pada kegiatan Penyelenggaraan Forum Dialog Dengan Masyarakat dan Partai Politik dengan Tema “Menata Keuangan Partai Politik Yang Akuntabel Serta Menyongsong Pilkada Damai” di Hotel Aston, Kota Jayapura, Rabu (14/3).

Berdasarkan data hasil survey Badan Pengawas Pemilu (Bawwaslu) dari 17 provinsi Lanjut dia, dan dari 115 kabupaten di Indonesia yang menyelenggarakan Pemilukada serentak 2018. Provinsi Papua berada dalam zona merah,Pilkada di Papua paling tinggi kerawanannya untuk terjadi konflik.

Dari data tersebut, empat kabupaten yang rawan konflik ada di Papua. Empat kabupaten itu masuk dalam kategori 10 besar daerah rawan konflik Pemilukada.  Selain hasil survey dari Bawaslu, hasil survey yang dilakukan para peneliti lain, dan dianalisis oleh pakar-pakar politik nasional dan aparat keamanan menyimpulkan Pemilukada di Papua rawan konflik.

“Selalu dalam beberapa dialog tidak pernah lepas dari isu kerawanan Pemilukada 2018 di Provinsi Papua dan empat kabupaten lainnya di Papua,” jelasnya.

Dia berharap penilaian dan analisis para pakar yang miring tentang Pilkada di Papua segera dihapus dengan membangun komitmen menjaga bersama proses demokrasi yang sehat dan cerdas .

“Saya tidak ingin wilayah ini masuk rangking pertama zona merah rawan Pilkada. Saya berharap melalui dialog ini.  Kita harus bersama-sama untuk mewujudkan bagaimana membalikkan hasil survey-survey tadi, dari Provinsi Papua berada di zona paling merah menjadi zona yang paling hijau. Saya sampaikan karena pertemuan ini semua penyelenggara dan stakeholder yang melaksanakan Pilkada serentak 2018 di Papua hadir, termasuk ada para pimpinan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang sudah menjadi tugasnya, dan juga ada teman-teman dari beberapa partai yang juga berhubungan langsung dengan pelaksanaaan Pilkada ini,” katanya.

Dia juga mengajak seluruh penyelenggara dan stakeholder untuk bersatu, bergotong-royong dan bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Penyelenggara harus mampu menjaga proses pelaksanaan Pilkada di Papua bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses. “Ini  yang kita harapkan.  Sehingga yang tadi sudah di plot zona merah menjadi zona hijau,” jelasnya.

Upaya untuk mewujudkan itu, dibutuhkan kebersamaan dan membangun komitmen dan persepsi yang sama mewujudkan Pilkada yang aman. “Sesuai dengan asas Pilkada yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (Luber, Jurdil) bisa terselenggara di Papua,” ujarnya.

Partai pendukung  seharusnya bisa melakukan dan  mengkampanyekan tema-tema yang menghujat, mengadu domba, politik identitas, mempolitisasi tentang sara, menghina memfitnah. Partai pendukung mendorong partai-partai koalisi dan masa pendukung Pasangan Calon (Paslon) mengkampanyekan ide-ide dan visi misi yang baik dan sangat dibutuhkan warga masyarakat Papua.

“Saya yakin dan percaya bahwa apa yang kita harapkan untuk melaksanakan Pilkada damai, dengan bimbingan, petunjuk dan atas arahan Tuhan Yang Maha Esa (YME) apa yang sama-sama kita harapkan dapat terwujud,” katanya. (Munir)

 

 

 

Tinggalkan Balasan