Otsus Segera Dievaluasi

 

HARIAN Umum Bintang Papua, edisi Rabu (14/3) pada topik utama menyentil soal temuan BPK.  BPK memaparkan dugaan penyalahgunaan pemanfaatan dana Otsus dihadapan anggota Komisi II DPR RI. Menyikapi temuan itu, Anggota komisi II dari Fraksi Partai Nasdem utusan Papua, Sulaiman Hamzah menyayangkan hasil temuan tersebut. Sulaiman  mempertanyakan dan menyalahkan  Pemerintah Pusat, terutama BPK. Mengapa? BPK menggelindingkan dugaan penyalahgunaan dana Otsus, baru sekarang. Sementara, kasus tersebut  sudah terjadi sejak 2011 sampai 2017. Apakah BPK sengaja kasus dugaan penyalahgunaan dana Otsus menunggu sampai segunung dulu, baru dibeberkan?”

Bisa jadi! Ketika logika untung-rugi dan parameter yang digunakan demi mengais rezeki dari barter kasus. Masih ingat!  Mantan Gubernur DKI, Basuki Cahaya Purnama, Ahok marah besar kepada petugas penjaga kuburan memperjual-belikan liang lahat di Pekuburan Tanah Kusir Jakarta.  Kasus itu menyedot perhatian warga satu republik ini. Artinya, tanah liang lahat saja bisa dibarterkan. Apalagi, kasus temuan penyalahgunaan dana Otsus. Logika bisnis lahan empuk barter kasus menjadi ruas jalan tol mengais rezeki nomplok. Maka, anggota DPR RI utusan Papua, Sulaiman Hamzah tidak perlu membuang energi berpikir masalah tersebut.  Mari kita berpikir logis sambil mencari silogisme terhadap amanat Undang-Undang Otsus yang mengamanatkan undang-undang Otsus memprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Supaya kasus gizi buruk dan campak yang menimpa warga Kabupaten Asmat hingga merenggut 68 jiwa anak Asmat tidak terjadi lagi.

Evaluasi pemanfaatan dana Otsus segera disikapi dan membutuhkan komitmen kuat serta ketaatan yang sungguh terhadap amanat undang-undang Otsus. Supaya dana tersebut diamanatkan untuk menjawab masalah pendidikan dan kesehatan. Kita tidak boleh terjebak pada evoria pemanfaatan dana Otsus dan melupakan amanat undang-undang Otsus, Apalagi,  kebijakan keliru mengarahkan dana Otsus untuk membangun infrastruktur dasar perkotaan. Pertanyaan menarik adalah ketika infrastruktur dasar perkotaan tersedia. Siapakah yang menikmati infrastruktur dasar itu?” Apakah Orang Asli Papua (OAP) ikut menikmati?” Realitanya, infrastruktur dasar perkotaan tersedia lengkap, OAP malah menjadi kaum marjinal. Mari kita rekonsiliasi terhadap program pemanfaatan dana Otsus  diarahkan untuk membangun infrastruktur dasar perkotaan. Supaya, warga asli Papua tidak terjebak dan terjungkal dalam lubang marginalisasi.

Kita memaknai temuan dugaan penyalahgunaan dana Otsus oleh BPK dari 2011-2017 sebagai cemeti untuk mengingatkan kita kembali pada amanat undang-undang Otsus. Dana Otsus itu diarahkan untuk mendorong anak-anak asli Papua bisa menikmati pendidikan yang layak.  Dana Otsus dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup sehat kaum perempuan, ibu-ibu hamil bisa melahirkan anak-anak cerdas. Dana Otsus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak asli Papua yang gizi buruk. (Fidelis S Jeminta)

 

 

Tinggalkan Balasan