Mahasiswa Tolikara Sejawa dan Bali Tolak KB

YAHUKIMO (BINPA)  – Mahasiswa Tolikara yang menuntut Ilmu di Jawa dan Bali melakukan aksi damai menolak dengan tegas program Keluarga
Berencana (KB) di Kabupaten Tolikara  Papua.  Aksi penolokan program KB itu berlangsung di depan Asrama Tolikara, Malang,  Rabu (14/3).

“Kita harus melihat secara objektif persoalan program KB yang
dicanangkan pemerintah pusat. Program tersebut sudah berlaku sejak
Tahun 1970-an, di masa kepemimpinan rezim Orde Baru (Orba) atau di masa
Presiden Soeharto, program ini gencar dilakukan  dan tetap ditolak oleh masyarakat Papua,” kata Kordinator Lapangan (KORLAP) aksi penolakan program KB, Yeki Wandik  dalam rilisnya yang ditujukan kepada semua hamba-hamba Tuhan dan kepala-kepala kampung di Tolikara dan kabupaten yahukimo.

Menurutnya Mahasiswa Se-jawa dan Bali menolak program KB itu, karena  program KB ini tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tolikara Papua dan semua kabupaten di pegunungan tengah.

“Orang asli Papua (OAP)  saat ini sudah menjadi minoritas. Program KB
kesannya membatasi populasi OAP. Seharusnya program KB tidak
perlu diberlakukan di Kabupaten Tolikara Papua,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Tolikara  harus memberi jaminan kepada masyarakat,
terutama bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program tersebut yang lebih penting dari pada program KB.
“Meskipun BKKBN beralasan KB bukan membatasi populasi OAP. Tetapi program tersebut sebenarnya membonceng kepentingan membatasi populasi OAP. Sehingga, dengan program KB itu bukan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tolikara,” katanya.

Menurut Yali Kogoya  yang  bergabung  dan sebagai Pembina dalam kelompok  Mahsiswa
Tolikara  di Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo sampai Manado menyerukan hal yang sama menolak dengan tegas program KB  masuk di Kabupaten Tolikara.

“Bukan hanya Mahasiswa Sejawa dan bali yang menolak program KB, tetapi kami dari Mahasiswa di Sulawesi Uatara, Gorontalo dan Manado juga menolak dengan tegas program KB masuk di Kabupaten Tolikara. Karena, semakin hari Penduduk Papua mulai berkurang. Kami menyangkan Pemerintah  masih saja menerapkan program KB di kampung-kampung. Ini
sangat ironis. Pemerintah mau membatasi perkembangan  OAP di
Tolikara. Dengan tegas kami menolak,” Yali Kogoya.  (AB/Ven)

 

 

Tinggalkan Balasan