Pembangunan Rumah Warga di Wilayah Terpencil Masuk dalam Perencanaan

KEEROM (Binpa) – Sesuai dengan arahan Bupati Keerom Muh Markum, dalam tahun 2018 ini, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom, diminta untuk membangun rumah bagi masyarakat asli Keerom tinggal di wilayah terpencil. Pembangunan rumah di kampung tersebut, minimal 3 unit hingga 5 unit setiap tahunya. Karena masyarakat yang berada di wilayah terpencil masih banyak yang tidak memiliki tempat tinggal yang memadai sehingga sangat perlu diperhatikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom, Drs.Edi Y Buntang  mengatakan, dalam perencanaan pembangunan perumahan bagi warga yang tidak memiliki tempat tinggal di wilayah terpencil di Kabupaten Keerom dalam tahun 2018 ini, telah masuk dalam perencanaan, sehingga diharapkan ditahun 2018 dapat dilakukan pembangunan rumah bagi warga.

Akan tetapi, untuk pembangunan rumah bagi warga, kita menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2018. Hanya saja yang menjadi masalah pihaknya hingga saat ini belum menerima Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018. Apakah ada anggaran di DPA atau tidak. Tetapi pihaknya telah merencanakan di Tahun Anggaran 2018, melaksanakan pembangunan rumah bagi warga di wilayah terpencil.

“ Perencanaan pembangunan rumah bagi warga yang tinggal di wilayah terpencil telah direncanakan untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018. Diakuinya, pihaknya belum melihat secara pasti dalam DPA apakah ada anggaran tersedia atau tidak. Tetapi kami akan menyesuaikan dana yang ada, kalau itu cukup dibangun rumah sebanyak 5 unit pastinya kami akan melaksanakanya dan kami belum bisa memastikan berapa rumah yang akan kami bangun setiap tahun,”katanya kepada Bintang Papua saat ditemui di Kantor Bupati Keerom, Selasa (13/3) kemarin.

Edy Buntang menambahkan, focus utama pembangunan rumah itu bagi masyarakat yang berada di wilayah pembangunan tiga seperti Distrik Waris, Senggi, Web, Kesenar dan Towe. Biaya pembangunan rumah bagi warga di wilayah tersebut, menggunakan Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Meskipun telah ada dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) di kampung- kampung untuk membangun rumah, tetapi kampung merasa kesulitan karena di kampung tidak ada tukang, sehingga biaya tukang harus disiapkan. Makanya dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas terkait akan membantu masyarakat di Kampung dalam membangun rumah bagi warganya. Karena kalau pembangunan di Kampung-kampung berjalan baik, maka kami juga berjalan baik,” tandasnya. (rhy)

Tinggalkan Balasan