Ombudsman: Sekolah Jangan Pungli

JAYAPURA (BINPA)  – Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif mengajak praktisi sekolah-sekolah di seluruh Propinsi Papua tidak melakukan Pungutan Liar (Pungli) menjelang Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun ajaran 2018.

“Pungli tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan Undang-Undang. Kementerian Riset Dikti sama sekali tidak memberikan peluang untuk praktik Pungli,” katanya kepada wartawan di Jayapura, Selasa (13/3/2018).

Ombudsman mengaku sudah menyurati seluruh Dinas Pendidikan dan SMA/SMK di Tanah Papua agar tidak melakukan Pungli. Bahkan, Ombudsman  sudah berkoordinasi dengan Wakapolda Papua sebagai Ketua Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Provinsi Papua.

“Kami  berpikir Pungli itu sudah bertentangan dengan norma hukum. Sejauh ini hanya satu saja SMK di Kota Jayapura yang melakukan Pungli. Pengalaman itu, Ombudsman dan tim bergerak  bergerak cepat dan langsung menuju ke sekolah tersebut dan kami melakukan investigasi,” katanya.

Dari  hasil investigasi tersebut diketahui Pungli dikenakan kepada siswa. Prakteknya, sekolah memungut uang kepada para siswa sambil menunggu dana bantuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Jika dana dari dinas dikucurkan, uang yang dipungut ke siswa/i akan dikembalikan lagi.

“Kami jaga juga, benar dikembalikan atau tidak ini? Oleh karena itu, kami akan sampaikan ke Ketua Saber Pungli  Provinsi Papua, dalam hal ini Wakapolda untuk hal-hal seperti ini harus ditindak tegas,” katanya. (Karl)

 

 

 

Tinggalkan Balasan