Hamzah : Pemerintah Didampingi Pemanfaatan Dana Otsus

JAKARTA (BINPA) – Anggota DPR RI  Fraksi Partai Nasdem asal Papua Sulaiman Hamzah menyayangkan hasil temuan BPK terkait temuan dugaan penyelewengan dana Otsus. Persoalan ini akibat dari pemerintah daerah tidak didampingi dalam pemenfaatan dana Otsus.

“Seharusnya pertanggung jawaban keuangan negara dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Namun, dalam rapat kerja kemarin, dugaan penyelewengan dana Otsus yang disampaikan BPK sejak tahun 2011, Pemerintah Daerah, Propinsi, kabupaten dan Kota di Papua didampingi dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana Otsus” kata Sulaiman Hamzah  di ruang kerjanya, Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Dia mengaku turut hadir dalam rapat tersebut. Dugaan penyalahgunaan dana Otsus itu baru nampak setelah pembagian sebesar 80% dana Otsus dikelola langsung  Pemda Kabupaten dan 20% dikelola Pemprov. Meski begitu, Sulaiman juga menyayangkan pengawasan oleh BPK dan instansi negara terkait yang sangat longgar dalam fungsi pengawsan keuangan.

“Seharusnya pertanggung jawaban keuangan negara dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Namun, dalam rapat kerja kemarin, dugaan yang disampaikan BPK sejak tahun 2011. Mengapa itu didiamkan saja dari dulu,” katanya.

Dalam rapat kerja bersama antara DPR  RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terungkap dugaan terjadi penyalahgunaan pengelolaan dana Otonomi Kusus (Otsus) Papua dalam rentang waktu dari tahun 2011 hingga 2017. Temuan itu pun telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI, Senin (5/3/2018) lalu.

Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar mengatakan, BPK telah membuat sejumlah rekomendasi terkait penggunaan dana Otsus Papua. Salah satunya perbaikan regulasi terkait pengelolaan dana Otsus ke Papua.

“BPK menemukan dugaan penyalahgunaan dana otsus Papua yang berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi. Namun, dia mengaku masih mendalami secara meyeluruh detil anggaran Otsus yang diduga disalahgunakan tersebut,” katanya.

Total dana otsus yang sudah tersalurkan Rp 47,9 triliun antara tahun 2002 hingga 2016. Alokasi Dana Otsus oleh negara mengalami peningkatan sebesar 290,57 persen di tahun 2017 menjadi Rp 5,39 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1,38 triliun per tahun. BPK merekomendasikan agar ada perbaikan sistem pengendalian internal baik untuk BPK dan pemangku kepentingan lainnya di Papua. BPK memperhatikan perlu adanya peraturan khusus untuk mengakomodir dana otsus.

Bahrullah berharap Pemda Provinsi dan Kabupaten Kota harus sama-sama jernih melihat permasalahan transparansi dan akuntabilitas di Papua. Selanjutnya BPK akan melakukan analisis yang nantinya akan dijadikan bahan pertimbangan bagi BPK untuk mengambil jalur hukum atau hanya administrasi.

Sulaiman menyatakan, apabila  terjadi penyelahgunaan, hal itu dinilainya wajar. Karena, Pemda tidak didampingi dari pihak Negara dalam pengelolaan dan pemaanfaatan dana Otsus Papua. Dengan kondisi  wilayah Papua yang luas dan dana Otsus dengan jumlah yang besar, bila dibagi ke 29 kabupaten di Papua sulit mendapat hasil yang maksimal. Ia juga menghimbau kesadaran aparatur daerah dan masyarakat untuk penggunaan dana Otsus sesuai dengan peruntukannya.

“Dalam kesempatan kunjungan kerja ke kampung-kampung di Papua, saya berusaha mencari tahu kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan. Dari pengamatan yang saya lakukan. Saya memahami bila Pemda Kabupaten tidak memahami sistem administrasi yang baik dan benar sesuai dengan standar kerja pemerintah pusat,” katanya.

Semua perangkat hukum yang hendak melakukan tindakan terkait dugaan penyalahgunaan dana otsus, perlu memahami pelanggaran yang terjadi sejauh mana. Jangan menggunakan standar yang menerapkannya di daerah yang tingkat kesulitannya lebih tinggi.

Sulaiman mendorong Pemprov Papua, beserta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Papua untuk melaksanakan dana otsus sesuai dengan usulan dan membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, secepatnya DPR dan pemerintah membuat regulasi agar pengelolaan dana Otsus semakin efektif. Dana Otsus Papua dihitung sebesar 2 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) yang berlaku selama 20 tahun sejak peraturan tersebut diterbitkan. (ias)

Tinggalkan Balasan