Gerakan Mengusik Toleransi, Tak Ada Tempat di Papua

 

JAYAPURA (BINPA) –  Ketua MRP, Timotius Murib menanggapi isu yang beredar ditengah masyarakat Kabupaten Keerom bahwa diduga sudah muncul Ormas radikal, seperti yang terjadi di Poso sejak 2015 lalu , di Kabupaten Keerom.

“Tidak ada tempat di Papua bagi mereka yang hendak mengusik toleransi dan mengganggu kenyamanan dan keberagaman agama di Papua,” katanya usai menerima Sekda Keerom, di MRP, Selasa (13/3).

Menurutnya gerakan radikal yang hendak mengusik ketentraman dan toleransi itu sejak 2015 lalu  sudah diikuti pergerakannya oleh Nadlatul Ulama Wilayah Papua. Dari hasil pengamatan NU Papua waktu itu hasilnya dikabarkan,  kelompok tersebut  sudah membeli lahan seluas 25 hektar  di Arso 14, Kabupaten Keerom.

Menyikapi hal itu, keresahan itu ditengah masyarakat, anggota MRP yang membidangi Pokja agama sudah melakukan pendekatan dengan Pemda Kabupaten Kerom. Sebelumnya, MRP sudah menyampaikan keresahan  masyarakat ini kepada   Almarhum Bupati Keerom, Celcius Watae dan berencana melakukan pertemuan. Namun, pertemuan itu tidak terjadi keburu Bupati Keerom meninggal dunia.

Diakui Ketua MRP, Pokja agama MRP sudah menyikapi kebenaran isu itu dan menjalin komunikasi dengan Bupati Keerom, Markum. Pertemuan itu sudah berlangsung antara anggota MRP yang membidangi Pokja Agama dengan Pemda Kerom, Selasa ( 13/3)  di Ruang Kerja Ketua MRP Timotius Murib.  Pemda Keerom diwakili Sekda Keerom,  Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM.

Timotius meniru pernyataan anggota Pokja Agama, Toni Wanggai membenarkan kalau warga di kabupaten Arso merasa resah  dan tidak nyaman dengan sejumlah oknum yang diduga pengikut aliran radikal  sudah mulai nampak  menganggu toleransi dan stabilitas keamanan di Papua.

Wainggai mengaku  aktivitas kelompok tersebut pada 2015 lalu sempat terjadi gesekan  antara umat Kristen yang merayakan natal dengan suara adzan Masjid.

Dia menegaskan, warga tidak perlu merasa resah, karena NU Wilayah Papua sudah menelusuri seluruh kegiatan dan aksi yang mereka lakukan.  “Kami menolak  kehadiran dan pergerakan dari Djafar Oemar Thalib, karena ideologinya itu masuk dari Arab dengan ajaran yang  bertentangan ideology Pancasila,” kata Toni Wanggai dalam pertemuan MRP dengan Sekda Keerom.

Solusi

Toni menyarankan, solusi mengantisipasi gerakan radikal masuk Papua tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah di Papua, ini ranah pemerintah Pusat.

Disarankannya, MRP harus bertemu dengan Kapolri, Menkopolhukam  dalam menyikapi gerakan kelompok radikal yang sudah masuk di Papua. “Gerakan ini berhasil memecah kerukunan di Poso, jangan sampai kasus Poso terjadi di Papua,” katanya.

Dia mengaku MRP akan bertemu Bupati Keerom pada Kamis (14/3) besok di tempat yang sama.

Kepada Bintang Papua,  Sekda Keerom  Blasius Sejati Waluyo mengatakan, pertemuan antara Pemda Kerrom dengan MRP untuk memberikan gambaran  yang jelas terkait sejumlah permasalahan yang ada di Kabupaten Keerom. Disepakat dalam pertemuan itu solusi-solusi yang ditempuh  sudah diagendakan untuk memecah brbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Keerom.

Dia mengaku salah satu solusinya, anggota MRP akan turun ke Keerom menindaklanjuti pertemuan kemarin. Intinya, Pemda Keerom bersama MRP sepakat masalah gerakan radikal itu harus diselesaikan bukan dibiarkan berlarut –larut dan   berkepanjangan. “Saya kira itu intinya,”  ujarnya.

Pada saat yang sama, Ketua MRP Timotius Murib menyatakan,  MRP  memberikan  apresiasi kepada Pemda Keerom dalam hal ini Sekda yang berinisiatif bertemu dengan anggota MRP.

Anggota MRP bersama Pemda Keerom bersepakat segala sesuatu yang mengganggu ketertiban masyarakat Keerom, terutama dalam hal beribadah atau masalah agama segera diselesaikan.

Dia mengaku, gerakan kelompok radikal ini para petinggi di Jakarta sudah mengetahui sepak terjangnya. Tetapi, kemudian pada 2015 melakukan aktivitasnya di Keerom hampir dua tahun lebih.

“Kami semua berharap kejadian di Poso tidak boleh terjadi di Papua,” harapnya. ( Ven)

 

Tinggalkan Balasan