Timses Repinus-David Bantah Dukungan Hanura Kembar

JAYAPURA  (BINPA)  – Tim sukses Bakal Calon Bupati Puncak dan Wakil Bupati Puncak, Repinus Telenggen dan David Ongomang (Repinus-David) yang didukung Partai Hanura, PAN dan PKPI,  Medinus Kogoya  membantah dukungan DPP Partai Hanura kembar.

Dia mengaku juga tidak menerima berita acara penegasan yang diterbitkan KPUD Puncak  yang menggunakan referensi berita acara bernomor: 14/BA/KPU-Puncak/III/2018 yang dikeluarkan Ketua Tim Pilkada Hanura Puncak tertanggal 7 Maret 2018.  Karena keputusan itu bertentangan dengan Peraturan KPU bernomor:  3 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat, 4, 5 dan 6.

Keputusan KPUD Puncak, selain bertentangan dan landasan hokum,  keputusan itu mengacu pada keputusan Ketua Tim Pilkada Hanura, itu bertentangan dengan Peraturan KPU bernomor 3 tahun 2018.  Sebab, lahirnya keputusan bernomor: 14/B/KPU-Puncak/III/2018 itu hanya mengacu pada hasil rapat Ketua Tim Pilkada Hanura bersama Bakal Calon (Balon) Wilem Wandik, SE, M.Si – Alus UK Murib, SE di Jakarta tertanggal 7 Maret 2018 di Sekretariat DPP Hanura di Jakarta. Pada rapat tersebut Bakal Calon (Balon) Repinus-Telenggen dan Panwaslu  puncak tidak hadir.

“Itu yang kami bantan dan tidak menerima keputusan KPUD Puncak,” katanya dalam jumpa pers, di Abepura, Senin (12/3).

Menurutnya, KPU Papua semestinya menangani sengketa Pilkada Kabupaten Puncak, yang sudah diputuskan dalam sidang Panwas Puncak di Timika beberapa waktu lalu, dipertahankan dan menjadi acuan dalam penetapan Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati di Puncak.

Dia menilai KPU tidak konsisten  dan menilai keliru memverifikasi dan klarifikasi ke Parpol Pusat, sebab itu bertentangan dengan auturan Pilkada. Dan KPU Puncak seharusnya mengacu penetapan Paslon sesuai dengan keputusan Panwaslu yang ditetapkan melalui sidang sengketa Pilkada yang digelar di Puncak.

“Kami heran KPU Puncak tidak mengacu keputusan penetapan Paslon berdasarkan penilaian, musyawarah dan keputusan Panwaslu Puncak. Pada hal jelas-jelas dari pokok penilaian dan pendapat pimpinan Panwaslu sudah mengacu pada poin 1,2, dan poin 3 PKPU,” katanya.

Ketua Timses Repinus ini menyebutkan, Panwas tidak memerintahkan KPU Puncak untuk memverifikasi dan klarifikasi ulang.  Tetapi, KPU Puncak sengaja mengabaikan putusan Panwas dengan alasan tidak ada dasar hukum yang jelas. Sementara, keputusan Panwas mengacu pada Perpanwaslu dan PKPU dengan alat bukti dan keterangan saksi.

Dari kronologi pada saat pendaftaraan  tertanggal 10 Januari 2018 Balon Bupati Repinus-David mendaftar secara resmi  di KPU Puncak  sesuai  persyaratan model B1 KWK Partai Hanura atas nama Repinus Telenggen dan David Ongomang, bukti  (TT1).

“Kami mengacu pada dasar itu dan Partai Hanura rekomendasinya tidak kembar atau ganda model B1.KWK nya, itu berarti sah sesuai PKPU untuk mengusung Balon bupati dan wakil bupati Repinus-David,” katanya.

Diakui Partai Hanura B1KWK Parpol tanggal 10 Agustus 2017 merekomendasikan Balon Bupati Willem Wandik SE.,M.Si. dan Bacalwabup Alus UK. Murib SE. Namun, rekomendasi  B1 KWK atas Balon Bupati dan Bacalbup itu  dibatalkan dengan konsideran dan Surat Keputusan Parpol Hanura merekomendasikan kepada Repinus-David dikuatkan dengan model B1. KWK Parpol Hanura yang diterbitkan pada 10 Januari 2018 dan sah. Yang menandatangani rekomendasi model B1 KWK itu  Sekjen Sarifudin Sudding, SH. MH  yang dimandatkan kepada Drs. Benny Tamara, untuk menjadi Sekjen.

“Status Benny Tamara sangat jelas, maka kami nyatakan sah dan yang mengantongi secara resmi adalah Revinus Telenggen dan David Ongomang. Sedangkan  SK per 9 Januari 2018  tidak sah karena sangat bertentangan dengan PKPU nomor 3 tahun 2017 pasal 6 ayat 4 sangat jelas. Kami mengajak KPU Puncak agar konsisten dengan UU No.1/2015,” katanya.

Dia berharap KPU Puncak  memutuskan sesuatu secara arif dengan menganut  asas kehati-hatian dalam mengeluarkan keputusan. Apabila KPU tidk arif akan memicu konflik. (Karl)

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan