Sekda : ASN Yang Terlibat Politik, Bisa di Pecat

 

KEEROM (Binpa) – Sekertaris Dearah (Sekda) Kabupaten Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM, kembali mengingatkan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Kabupaten Keerom untuk tetap menjaga Netralitas ASN dalam berpolitik. Apalagi sesuai undang- undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN dan PP Nomor 53 Tahun 2010. Apabila ASN hanya berfoto bersama dengan calon kandidikat, pastinya akan terkena pelanggaran. Apalagi ikut dalam berkampanye di suatu tempat.

Saat ini Sekertaris Daerah (Sekda) tidak akan memproses ASN jika melakukan pelanggaran atau terlibat dalam berpolitik. Tetapi yang akan diproses secara langsung adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sesuai dengan pelanggarannya.

Hal itu diungkapkan Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM, dalam arahanya pada Apel pagi ASN dihalaman Kantor Bupati Keerom, Senin (12/3) kemarin.

“ Bagi ASN yang ingin coba-coba berpolitik silakan saja. Tetapi yang akan diproses adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi telah diatur undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN. ASN diharapkan untuk tetap netral dan tidak mendukung salah satu kandidat,”tegasnya.

Lebih jauh, Blasius Waluyo, mengatakan, sanksi terberat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam berpolitik adalah pemecatan dari ASN. Kerana itu semua diatur oleh undang- undang ASN.

” Netralitas ASN dituntut agar bisa berjalan di tengah- tengah atau tidak berpihak pada salah satu calon, dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Bahkan jangan sampai SKPD tertentu dalam memberikan pelayanan kepada kandidat ada pilih kasih. ASN harus berkikap Netral dalam memberikan pelayanan yang utama pada semua pihak,”tuturnya.

Untuk itu Sekda mengajak ASN di Kabupaten Keerom untuk stop ikut- ikutan berpolitik dan ia menganggap tidak berguna bagi ASN berpolitik. “Lebih baik bekerja dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab dengan sebaik- baiknya untuk kepentingan masyarakat. ASN tidak perlu berpolitik, karena dampaknya sangat besar apabila ASN ditemukan berpolitik. Selain ada sanksi- sanksi tetapi bisa saja berujung pemecatan dari ASN,”pungkasnya. (rhy)

Tinggalkan Balasan