Tak Miliki Sertifikat, 3500 KK Diminta Bayar PBB

Karena dipimpong oleh pemerintah dan adat

JAYAPURA  (BINPA) – Tidak memiliki sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Kota Jayapura, namun sekitar 3500 lebih Kepala Keluarga (KK) di samping kiri dan kanan bagian Belakang Pasar Youtefa Kotaraja tetap dimintaI untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Demikian disampaikan oleh Ketua Ketua RT 05/06, Kelurahan Haimhorock, Distrik Abepura, Sainudin, H. Ramli, Umar dan warga lainnya kepada wartawan, di Masjid Al-Asri Kompleks Pasar Youtefa Kotaraja, Sabtu, (10/3).

 

Dari keterangan  H. Ramli, Sainudin dan sekitar 20 warga lainnya menuturkan,  awalnya tanah tersebut dibeli dari Suku Fingkreuw yang oleh pengakuan Suku Fingkreuw yang ketika itu Ondoafinya Yusuf Fingkreuw, dan bermodalkan surat pelepasan tanah adat dan akte pembelian dari kelurahan/distrik warga mengurus sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Kota Jayapura. Namun pihak pertanahan menyampaikan tidak bisa mengeluarkan sertifikat sebab areal itu sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi Papua diatas lahan seluas 36 hektar yang ditempati warga tersebut.

Mendengar penjelasan tersebut, warga kembali dan mempertanyakan hal itu kepada Ondoafi Yusuf Suku Fingkreuw, Yusuf Fingkreuw. Ondoafi Fingkreuw mengatakan,  sesuai dengan aturan adat bahwa tanah tersebut sudah dikembalikan ke adat karena tanah itu tidak digunakan berpuluh tahun lamanya oleh pemerintah, sehingga adat menjualnya kepada warga.

Tanah tersebut  dibeli warga beramai-ramai dan membangun rumah mereka dan tempat ibadah serta pondok pesantren. Tapi anehnya saat proses pembangunan dilaksanakan warga hingga kini tidak ada larangan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Tinggalkan Balasan