Sekolah dan Komite Stop Jadikan UNBK Ajang Punglli

JAYAPURA – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua mengimbau kepada seluruh kepala sekolah SD, SMP dan SMA sederajat di Papua untuk tidak melakukan pungutan liar dalam rangka pelaksanaan UNBK Tahun 2018 ini.

Jangan berdasarkan kesepakatan wali murid, sekolah boleh memungut dari siswanya. “Kalau pihak sekolah tetap melakukan pungutan liar akan berhadapan langsung dengan penegak hukum, yaitu kepolisian dan Tim Saber Pungli,” tandasnya kepada wartawan di Abepura, Sabtu (10/3).

Pihak sekolah, lanjutnya, juga jangan menganggap pungutan liar tersebut sebagai bussines moment, yang mana setiap tahunnya melakukan pungutan liar yang dikemas dengan cara apapun untuk bisa memperoleh pemasukan dari para siswa maupun wali murid.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Papua, Iwanggin Sabar Olif juga menyatakan, apabila ada pihak sekolah yang telah melakukan pungutan, harus  segera dikernbalikan kepada wali murid.

“Jangan sampai akibat dari pungutan liar tersebut para kepata sekolah & komite berurusan dengan Tim Saber Pungli maupun pihak kepolisian,” tandasnya lagi.

Diungkapkan, bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Nomor 1356/HTEU/2016 tanggal 05 Februari 2016 mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa, UNBK hanya diselenggarakan pada sekolah yang sudah siap baik dari segi infrastruktur maupun SDM per Novenber 2015.

“Sekolah calon penyelenggra UNBK dilarang memberatkan dan/atau membebani pihak-pihak selain sekolah (termasuk membebani orang tua siswa dengan pungutan dan semacamnya) untuk membeli dan/atau menyewa komputer demi kepentingan pelaksanaan UNBK,” ungkapnya.

Lanjutnya, bagi sekolah yang terbukti melanggar ketentuan tersebut, akan dikeluarkan dari daftar sekolah pelaksanaan UNBK dan harus melaksanakan UN berbasis kertas dan pensil.

“Jadi orang tua tinggal mengecek apakah penarikan dana diwajibkan? bagaimana jika tidak membayar? Apakah dikaitkan dengan pelayanan yang diterima? Misalnya kalau tidak membayar rapor/ ijazah akan ditahan. Jika masih ada sekolah yang memaksa atau mewajibkan penarikan dana agar orang tua wali murid dapat melaporkan kepada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Papua agar segera ditindaklanjuti,” imbaunya.

Aturan tersebut, menurutnya berlaku semua sekolah baik negeri maupun swasta yang dalam pelaksanaan pendidikannya mendapat anggaran dari pemerintah, dan tidak berlaku untuk sekolah swasta murni.

“Sekolah swasta kan banyak yang menerima anggaran dari pemerintah, baik dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain-lainnya. Jadi jangan ada alasan lagi, karena sudah dibantu pemerintah dalam anggaran pendidikannya,” tandasnya.(aj)

Tinggalkan Balasan