Potret Besar Persoalan Papua

 

“Persoalan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan di Papua seperti tak lekang oleh waktu. Memahami akar persoalannya akan membuat kita—terutama pengambil kebijakan—dapat memberikan solusi yang tepat.”

PAPUA adalah pulau besar di sebelah timur Indonesia. Pulau ini terbagi menjadi dua yakni negara Papua New Guninea (PNG) di sebelah timur dan Papua yang kerap disebut Papua Barat (West Papua) di sebelah barat. Papua Barat inilah yang menjadi bagian dari wilayah Indonesia.

Secara administratif pemerintahan, Papua terbagi menjadi dua provinsi yakni Provinsi Papua dengan ibukota Jayapura dan Provinsi Papua Barat yang beribukota di Manokwari.

Bentang alam Papua didominasi oleh hutan rimba, gunung-gunung, dan pantai. Kekayaan alamnya luar biasa banyak baik yang tampak di permukaan tanah maupun yang tersembunyi dalam perut bumi. Kekayaan alam ini pula yang membuat Papua seperti gula yang dikerubuti semut. Begitu banyak orang yang datang dan belakangan melahirkan persoalan-persoalan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.Sekarang tambang berskala raksasa beroperasi di Papua. Juga dibuka perkebunan-perkebunan sawit yang membuat ratusan hektar hutan dibabat untuk kepentingan ini.

Hingga tahun 1970 mayoritas suku Melanesia yang mendiami Papua. Tetapi sejak pulau ini menyatakan berintegrasi ke dalam wilayah RI pada tahun 1969, pendatang mulai membanjiri Papua.

Hal ini tak terlepas dari kebijakan pembangunan yang dicanangkan pemerintah yakni transmigrasi dari pulau-pulau lain terutama dari Jawa sebelum dihentikan pada awal tahun 1990 karena dinilai mengganggu demografi Papua. Persoalan keseimbangan demografi antara penduduk asli Papua dan pendatang non-Papua serta penguasaan terhadap sumber-sumber ekonomi ini menjadi persoalan yang menonjol akhir-akhir ini. Tak luput juga transmigrasi spontan dan  perpindahan PNS dalam rangka mencari penghidupan yang lebih layak.

Sejak dahulu, laju pertumbuhan ekonomi di Papua memang sangat pesat, tetapi hanya di kota-kota provinsi dan kabupaten, dan pusat-pusat kemajuan lainnya.  Kemajuan ekonomi ini tidak dinikmati oleh rakyat Papua. Karena para pendatang dari luar Papua-lah yang menguasai pusat-pusat perekonomian dan pembangunan di perkotaan, sementara masyarakat asli Papua menetap di wilayah-wilayah mereka di pegunungan. Bahkan sekarang ada wilayah, seperti Merauke misalnya, penduduknya didominasi oleh pendatang dari luar Papua.

“Kalau Anda bertanya apa persoalan Papua hari ini, mudah sekali menjawabnya yakni pendidikan, kesehatan, kesejahteraan. Ini persoalan sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Kalau 10 tahun ke depan Anda bertanya lagi, saya optimis jawabannya masih sama: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Entah Anda bertanya ke utara, ke selatan, timur, barat, kita seperti menabrak tembok yang sama yakni persoalan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan,” Drs. Roriwo Karetji, MM, yang pernah bekerja untuk Lembaga Wahana Visi Indonesia di Wilayah Papua, 1994-2013.

Kematian Tinggi

Tingkat kemiskinan yang tinggi dan derajat kesehatan yang rendah di kalangan warga asli Papua membuat angka kematian lebih tinggi dibanding tingkat kelahiran. Ini menjadi ancaman tersendiri bagi warga asli Papua.

Drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengakui cakupan pelayanan kesehatan di Papua masih yang paling buruk di Indonesia. “Dari semua cakupan pelayanan kesehatan di Indonesia, Papua yang paling buruk. Terutama sanitasi lingkungannya,” kata Aloysius  kepada penulis di kantornya di Jayapura.

Cakupan kesehatan yang buruk inilah yang membuat angka kematian ibu dan anak masih tinggi hampir di semua kabupaten di Papua.

“Sebelas kabupaten nilai raportnya masih  merah di bidang ini.  Yang kuning 10 kabupaten lain, dan sisanya sudah  dianggap hijau karena cakupan kesehatannya baik,” kata Aloysius. Provinsi Papua memiliki luas wilayah 317.602 km2, terdiri atas 28 Kabupaten dan 1 kota yang meliputi 385 distrik.

Menurut Aloysius, ada dua pokok masalah kesehatan di tingkat masyarakat asli Papua, yakni penanganan kesehatan di sebagian besar masyarakat masih tergantung pada ikatan budaya sehingga pengobatan medis secara modern relatif kalah dan tertinggal. Dan kedua,  mahalnya biaya pengobatan, sehingga akses masyarakat miskin terhadap kesehatan relatif sulit.

“Kalau ada perempuan yang sulit melahirkan karena letak bayi yang sungsang, pertama-tama tidak dibawa ke puskesmas atau rumah sakit terlebih dahulu. Langkah pertama adalah masyarakat menggelar ritual adat untuk mencari dosa atau kesalahan yang membuat si pasien sakit. Lalu dibuat acara adat sebagai silih atas dosa tersebut. Setelah semua ritual tidak memberi kesembuhan, barulah pasien dibawa ke RS. Jelas sudah terlambat,”  jelas drg. Gabriela Yuristianti Andayani, MPH, penanggung jawab Program HIV dan IMS, Bidang PMK (P2PL), Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya. Dokter Anti, demikian Gabriela disapa, sudah lebih dari satu dekade bekerja di Wamena.

Dalam catatan Aloysius,  penyakit infeksi menular masih menjadi masalah seperti malaria, TBC paru, HIV/AIDS, DBD, dan diare. Penyakit seperti kaki gajah, kusta, framboeisia juga meningkat kembali.

Tingginya angka penyakit dan kematian di kalangan ibu dan anak membuat Aloysius khawatir terhadap kian menurunnya populasi orang Papua.

Dalam buku Melawan Badai Kepunahan; Gebrakan Papua Sehat, Menuju Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, Aloysius mengakui bahwa tren kepunahan itu ada dan sungguh nyata di depan mata.

“Kelahiran lebih sedikit daripada kematian. Lama-lama kami bisa habis,” ujar Aloysius pada saya. (Lex/bersambung)

Bagian 2

Empat Akar Persoalan Papua

Tetapi masalah kesehatan hanya sebuah kepingan puzzle dari potret besar persoalan di Papua. Para peneliti dan penggiat transformasi sosial di sana umumnya mengidentifikasi empat persoalan pokok yang terkait satu sama lain, dan menandai dinamika persoalan di Bumi Cendrawasih saat ini.

Pertama, sejarah politik Papua yang problematik terkait Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Persoalan ini yang belakangan membidani lahirnya protes oleh sekelompok orang. Ada yang berjuang lewat jalur diplomasi di luar negeri, namun ada pula yang bergerilya menenteng senjata di gunung-gunung.

Kedua, paradoks pembangunan yang kendati sangat marak namun gagal membawa kesejahteraan bagi warga biasa. Justru yang terjadi adalah  ketidakadilan dan kehancuran ekologis. Ketiga, pelanggaran politik dan hak asasi manusia. Dan keempat, peminggiran orang asli Papua melalui program-program pengembangan ekonomi dan transmigrasi.

“Papua ini tanah yang penuh ironi dan kontradiksi. Eksploitasi kekayaan alamnya telah menghasilkan keuntungan tak terhitung bagi perusahaan-perusahaan nasional dan transnasional, serta memberi kontribusi luar biasa bagi pembangunan negara, tetapi tidak sedikit warganya yang hidup dalam kemiskinan dan penderitaan.  Kota-kota provinsi dan kabupaten berkembang pesat seiring laju pembangunan ekonomi, tetapi orang asli Papua jarang terlihat di pusat-pusat kemajuan itu…..,” tulis Cypry Dale dan John Djonga dalam buku Paradoks Papua, Knowledges and Social Justice Series.

Salah satu persoalan yang segera kelihatan adalah komposisi warga asli Papua dan non-Papua yang tidak berimbang.

Soal komposisi ini Aloysius Giyai mengutip Jim Elmslie, seorang peneliti dari Universitas Sidney di Australia. Dalam tajuknya yang berjudul: West Papua Demographic Transition and the 2010 Indonesian Cencus: Slow Motion Genocide or Not?” Elmslie memperkirakan pada tahun 2020 jumlah penduduk Papua secara keseluruhan mencapai 7,2 juta orang. Dengan perbandingan penduduk asli mencapai 2,1 juta (28,99%) dan penduduk migran (non-Papua) sebanyak 5,1 juta (71,1%).

Data BPS tahun 2010 menyebutkan: dari 3.612.854 total penduduk Papua pada tahun 2010, orang asli Papua terdiri dari 1.760.557 atau 48,7%. Sisanya adalah migran atau orang non-Papua.

Data paling aktual yang berbicara tentang komposisi Papua-non Papua diterbitkan oleh Universitas Yale Amerika per 16 April 2011. Menurut data itu, populasi orang asli Papua yang kini berjumlah sekitar 1,7 juta orang diprediksi akan terus menurun pada tahun 2020. Artinya, menurut Aloysius, kalau pun ada penambahan, jumlahnya tidak signifikan.

“Dalam waktu 7 tahun mendatang jumlah orang asli Papua hanya mengalami sedikit penambahan menjadi 2,1 juta jiwa. Sementara penduduk migran meningkat secara signifikan menjadi 5,1 juta (naik 10,8%). Tahun 2020 penduduk akan berjumlah 7,2 juta jiwa,” ujarnya.

Dengan demikian menurut Aloysius, perbandingan penduduk asli Papua dan migran akan terus berbeda secara mencolok dari waktu ke waktu. Penambahan penduduk asli hanya akan naik sebesar 28,99%, sedangkan penduduk migran naik sebesar 71,01%.

“Populasi orang Papua asli akan terus menyusut dan diprediksi bakal punah. Ini sangat mengkhawatirkan. Bukan lagi isu untuk menakut-nakuti. Ini fakta di depan mata,” kata dia. (Lex/Selesai)

Tinggalkan Balasan