Tujuh Larangan Untuk PNS Dalam Berpolitik

KEEROM (BINPA) – Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Kabupaten Keerom mengeluarkan Tujuh larangan bagi pengawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Keerom dalam berpolitik dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan menjaga Natralitas selama Tahun politik seperti akan dilaksanakanya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua Tahun 2018, Pilkada Legislatif maupun Pemilihan Presiden 2019.

Ketujuh larangan kepada PNS adalah, Pertama, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon kepala daerah dengan tanpa menggunakan aktibut parpol. Kedua, dilarang mendeklarasikan diri sebagai pertemuan partai politik (Parpol). Ketiga, dilarang menjadi pembaca pada kegiatan pertemuan partai politik (Parpo). Keempat, dilarang mendekati parpol terkait rencana pengusulan kepala daerah. Kelima, dilarang foto bersama dengan bakal calon kepada daerah. Keenam, dilarang memasang sepanduk promosi calon kepala daerah dan Ketujuh, dilarang mempengaruhi, memberih like, mengomentari atau penyebarluaskan gambar maupun visi dan misi bakal calon kepala daerah melalui media online maupun medsos.

“ Tujuh larangan PNS untuk tidak berpolitik dan tetap menjaga Natralitas telah kami edarkan ke kantor- kantor pemeirntahan. Bahkan ada beberapa Baliho yang dipasang di Depan Kantor Bupati Keerom maupun titik – titik yang strategis, agar pengawai di Kabupaten Keerom dapat mengetahui secara baik tentang larangan PNS untuk ikut berpolitik. Apabila Bawaslu menemukan Pengawai yang ikut berpolitik pastinya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,”tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom Nico Tunjanan, S.S, kepada Bintang Papua saat ditemui diruang kerjanya, pekan lalu.

Untuk itu diharapkan bagi seluruh pengawai negeri sipil (PNS) dilingkungan pemerintah Kabupaten Keerom tetap menjaga Natralitas dalam pelaksanaan pemilu, baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Ligislatif maupun Presiden.

Selain pegawai negeri sipil (PNS) diigatkan untuk tidak berpolitik. Bawaslu juga telah mengigatkan kepada Bupati Keerom maupun Anggota DPRD Keerom apabila menghari baik pertemuan Partai Politik (Parpo) maupun Kampanye harus ada surat cuti. “ Apabila tidak ada surat cuti, pastinya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,”pungkasnya. (rhy)

 

Tinggalkan Balasan