Tertib Administrasi Juga Masuk Program Pemberdayaan Masyarakat

SENTANI (BINPA) – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si mengatakan, pemberdayaan masyarakat yang sedang didorong dan dilaksanakan oleh pihaknya, tidak hanya dalam hal pengelolaan keuangan tetapi juga dalam hal tertib administrasi.

“Pemerintah setelah menyerahkan dana pemberdayaan bagi masyarakat di tingkat kampung maka pemerintah juga bertanggungjawab memberdayakan masyarakat untuk tertib administrasi seperti mengajarkan masyarakat cara membuat laporan pertanggungjawaban,” tukas Bupati dalam arahannya saat menyampaikan sambutan di Pembukaan Musrembang Kabupaten Jayapura, Senin (05/03) lalu.

Menurut bupati, semua dana yang disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Jayapura hendaknya dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan, supaya keberhasilan dari setiap kebijakan pimpinan daerah memberdayakan masyarakat dapat diukur.

“Tidak serta merta masyarakat terima uang lalu gunakan seenaknya tanpa membuat laporan pertanggungjawaban. Cara-cara seperti itu adalah cara lama yang hendak kita ubah lewat program pemberdayaan yang sedang berjalan di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Dikatakan, pemerintah tidak ingin jika bantuan keuangan yang di turunkan kepada masyarakat kampung lewat kelompok pemangku kepentingan seperti adat dan perempuan tidak di pertanggungjawabkan, harus di pertanggungjawabkan sehingga bermanfaat dan tidaknya dapat terlihat dalam laporan pertanggungjawaban.

Ditegaskan, bahwa pentingnya pertanggungjawaban bukan bermaksud untuk memaksa, apalagi untuk menakut-nakuti masyarakat. Tetapi lebih kepada pembinaan dalam menggunakan bantuan dengan baik dan dapat di pertanggunjawabkan.

Pemerintah Kabupaten Jayapura kedepan akan berusaha untuk terus menjadi mitra dalam membangun masyarakat.

Kemitraan tersebut dapat terwujud dengan adanya penganggaran keuangan yang bersumber dari APBN maupun APBD yang diturunkan ke setiap kampung lewat dana ADD, ADK dan Prospek.

Selain itu, kepada kelompok perempuan dan adat, juga diberikan anggaran, dan hendaknya digunakan secara baik dengan sepenuhnya untuk kepentingan pembangunan kampung secara utuh dan menyeluruh.

“Hendaknya masing-masing pihak di kampung meninggalkan ego pribadi dan kelompok tetapi harus bersatu, bergandengan tangan membangun kampung dengan suatu semangat kebersamaan agar hasil pembangunan yang di capai adalah hasil kerja bersama yang harus dapat pertanggungjawabkan,” pungkasnya.(yft/aj)

Tinggalkan Balasan