BANYAK KASUS PEMALANGAN, KARENA MASYARAKAT ADAT TIDAK PERCAYA HUKUM?

Papua identik dengan “pemalangan” yang dilakukan oleh masyarakat adat yang menuntut ganti rugi atas  hak ulayat mereka. Dengan kata kunci “pemalangan di Papua”, terdapat 516 ribu tautan di mesin pencari google dalam beberapa detik. Bukti hukum positif tidak dipercaya?

Pemalangan yang paling aktual terjadi di Kampung Nafri, Distrik Abepura, Jayapura  terhadap tanah dan bangunan PT Pantai Sunni, karena dinilai oleh warga telah melanggar kesepakatan antara warga dan PT Pantai Sunni.

“Dalam pembicaraan awal hanya untuk proses pelebaran jalan. Mereka bayar ganti rugi sekitar Rp 10 juta. Kami terima karena untuk  kepentingan orang banyak termasuk masyarakat Kampung Nafri. Tetapi dalam kenyataannya  mereka justru berupaya memiliki tanah dari ujung Kampung Nafri sampai ke Abe Pantai,” kata Daniel Awi, Ondoafi Kampung Nafri Timur (Smbekra) kepada wartawan di Jayapura, Jumat (9/3/2018).

Apalagi kata Daniel, aktivitas pembangunan yang dilakukan  telah merusak hutan dan laut di wilayah adat Nafri.

“Kami tegaskan bahwa pihak Keondoafian Kampung Nafri baik Nafri Timur (Smbekra) dan Nafri Barat (Warke) tidak pernah melakukan proses jual beli tanah kepada siapapun termasuk kepada PT. Pantai Suni,” tegas Daniel.

Tahun 2013 menurut Daniel, masyarakat Ondoafi kampung Nafri telah  melaporkan kegiatan PT Pantai Sunni ke Polda Papua. Karena tidak memiliki bukti sah atas kepemilikan tanah, kegiatan dihentikan dan peralatan pembangunan jalan mereka keluarkan dari sana.

Tetapi tahun 2017 masyarakat terkejut karena PT Pantai Sunni kembali datang dan mulai melakukan pembongkaran lahan. Warga beberapa kali menegur, tetapi tidak diindahkan.

“Tentu kami kaget. Setahu kami bahwa masalah ini sudah selesai di Polda Papua, kok mereka bisa kembali lagi beraktivitas? Karena itu Keondoafian Kampung Nafri melakukan rapat, dan untuk hari ini, Jumat (9/3/2018) kami melakukan pemalangan adat di lokasi tempat mereka beraktivitas,”  jelas dia.

Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua, Herman Yoku menduga bahwa pemalangan yang terjadi adalah akibat tidak jelasnya kompensasi atas penggunaan tanah oleh PT Pantai Suni.

“Jadi saya tegaskan saja, PT Pantai Suni alangkah baiknya ketemu kepala suku kereth yang ada di Nafri, entah Wamuar ka, Fingkreuw ka, Awi ka, dan yang lainnya itu didudukkan semua,” ungkapnya saat dihubungi via selulernya kemarin.

Jadi beberapa kereth itu, lanjutnya, baik ondoafinya dan para kepala suku yang ada duduk bermusyawarah untuk menentukan siapa pemiliknya sebenarnya. Sehingga bias didapat solusi yang tepat.

Mengapa Pemalangan?

Antropolog dari Universitas Cendrawasih Papua, Fredrik Sokoy menilai aksi pemalangan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat di Papua menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan hak ulayat mereka.

“Masyarakat adat lebih memilih  melakukan pemalangan, karena ada semacam ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah melalui perangkat dan mekanisme hukum yang ada,” ujarnya kepada Bintang Papua, Jumat (9/3) di Kampus Uncen.

Pemerintah dan pelaku usaha di Papua menurut Fredrik mestinya memahami bahwa ada kepemilikan secara kolektif atas tanah tanah adat yang menjadi hak suku atau klan.

“Karena itu kalau ada pribadi-pribadi yang mengatasnamakan kelompok suku tertentu menjual hak ulayat kepada pihak lain, harus dicek lagi. Apakah benar atas nama suku atau demi keuntungan pribadi? Inilah yang membuat kekacauan sosial yang serius seringkali terjadi di masyarakat,” kata dia.

Sementara itu Dr. James Modouw, Staf ahli  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah menilai, pemalangan kerap terjadi di Papua bukan hanya karena ketidakjelasan alih kepemilikan tanah dan kurang yakinnya masyarakat terhadap hokum positif, tetapi juga karena marginalisasi akibat pembangunan kota dan  pergeseran makna dan fungsi tanah.

“Tanah sudah tidak lagi memiliki fungsi sosial, misalnya karena hubungan kawin-mawin atau ganti rugi atau sebagai ucapan terima kasih kepada seseorang atas pengabdiannya. Ketika pemerintah memperkenalkan sertifikat sebagai bukti kepemilikian yang sah, fungsi tanah sudah berubah menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi,”kata James seperti dikutip Fadly Marthen dalam tesis S2 tentang Klaim dan Sengketa Tanah di Jayapura. James adalah kepala Suku Modouw di Jayapura.

 

Selain itu, kata James, saat ini terdapat perbedaan interpretasi peran dan kewenangan antara kepala suku dan ondoafi. Dulu, kata dia,  seorang ondoafi menjalankan fungsi pengawasan dan fasilitator. Sekarang seorang ondo bisa bertindak diktator dan mengintervensi wilayah kewenangan seorang kepala suku.

Pengakuan Pengadilan Adat

Salah satu jalan keluar dari persoalan ini pernah diusulkan oleh anggota DPR Papua lewat jalur pengangkatan 14 kursi daerah pemilihan wilayah adat Meepago, John NR Gobai. Ia mengatakan, jika hukum adat diberlakukan di Papua, niscaya persoalan-persoalan seperti pemalangan yang kerap terjadi bisa diatasi.

“Sudah ada payung hukumnya yakni UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua (Pasal 50 (2) dan pasal 51 UU 21/2001) dan Perdasus Papua No. 20/2008 tentang Peradilan Adat di Papua. Seperti hukum Qanun di Aceh,” kata dia.

Kondisi Papua di mana masih banyak daerah yang terisolasi dan masih memiliki tradisi hukum yang kuat dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi, hukum adat menjadi jawabannya, menurut Gobai.

Apalagi, kata dia, cara  hukum formal memecahkan persoalan dianggap kurang memadai dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Dalam Masyarakat Adat satu kelompok atau satu orang yang dipercaya dapat memecahkan masalah dan adil dalam mengambil keputusan. Suku Mee menyebutnya Tonowi, Suku Amungme Menagawan, Suku Moni menyebutkan Sonowi, Sentani dengan ondoafi dan lain-lain,” ujarnya.

Dialog

Ketua Advokasi Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Papua Wirya Supriadi mengatakan banyak persoalan tanah di Papua terjadi karena ketidakjelasan status, baik status jual-beli maupun status analisis dampak lingkungannya.

“Prinsipnya adalah perusahaan harus menghargai hak-hak masyarakat adat. Solusi terbaik dialog antara masyarakat adat dan  perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah. Kalau tanpa dialog, sampai kapanpun yang tidak akan selesai. Akan selalu ada pemalangan,” kata dia.

Hal sama disampaikan Fredrik. Pemerintah menurut dia harus memfasilitasi penyelesaiaan pemalangan seperti itu.  “Semua pihak yang terlibat harus hadir. Kepala daerah, Sekda, kepala distrik, kepala kampung, tokoh-tokoh adat dan pihak yang membeli tanah. Semua harus hadir untuk melihat pihak-pihak yang bersengkata apakah sudah mengikuti proses dan prosedur adat atau tidak. Sehingga keputusan yang diambil diketahui oleh semua pihak dan punya kekuatan hukum,” kata Fredrik. (Lex/Mnr/Nls/Ven/Aj)

 

Tinggalkan Balasan