Visi Misi Jelas dan Realistis Bagi OAP

JAYAPURA (BINPA) – Anggota Komisi III Bidang Keuangan dan Aset DPRP, Yulianus Rumbairusi menilai visi misi yang disampaikan masing-masing kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sama-sama bagus, jelas, padat dan target mensejahterkan warga Asli Orang Papua tepat dan realistis.

“Visi misi kedua pasangan kandidat itu sangat jelas targetnya untuk orang asli Papua,” katanya kepada Bintang Papua di DPRP, Kamis, (8/3).

Yang penting menurutnya visi, misi dan program itu bisa diwujudkan dalam tataran kongkrit dan realistis dengan kemampuan keuangan daerah. Apabila, visi, misi dan program itu bisa diintegrasikan dengan sisi pembiayaan dan penerapannya dilakukan secara transparan lebih bagus lagi. Karena dari dua Paslon ada yang mempertontonkan skema pembiayaan. Tentu saja itu menarik, hanya ketika terpilih pasti ada aturan yang membatasi perihal penganggaran.

Soal alokasi anggaran yang disampaikan kandidat-kandidat tersebut, alangkah bijaknya juga dapat diklarifikasi supaya masyarakat tidak keliru dan akan menuntut bila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua pada Pilkada ini.

“Ya itu bagian dari janji politik itu sah-sah saja, tapi suatu saat pasti kita lakukan pengkajian soal anggaran tersebut. Misalnya sebut dana Otsus belasan trilyun, saya pikir itu sudah akumulasi satu APBD yang bersumber dari Otsus, DAU, DAK dan sebagainya,” katanya.

Dia mengaku dari sisi lain, dewan menyampaikan terima kasih karena ada kandidat yang mengkritik kandidat lain, hanya saja perlu disyukuri, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, sebab pada dasarnya antara satu dan lainnya saling membutuhkan untuk ditopang, dikritik dan lainnya.

Terkait dengan itu, dewan mengharapkan kepada masing-masing pasangan calon agar dalam penyampaian visi misinya terutama masalah data masuk diakal. Supaya masyarakat tidak ada kesan bahwa masyarakat disajikan sesuatu yang kurang pas.

Menyinggung soal bagaimana kemampuan anggaran yang tersedia dibanding dengan visi misi para kandidat, Rumbairusi menyatakan, Paslon gubernur/wakil gubernur memiliki politik kebijakan anggaran, maka tentunya tinggal bagaimana melaksanakannya. Contohnya pada jaman Gubernur Barnabas Suebu ada yang namanya program Respek yang kini berubah menjadi Prospek.

Kebijakan-kebijakan seperti Respek atau Prospek itu apakah kelak mau dilanjutkan atau tidak tentunya akan dihitung berapa alokasi anggarannya yang disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan anggaran yang ada pada APBD Provinsi Papua.

“Selama ini masih merupakan kebijakan politik anggaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka itu sah-sah saja orang melakukan polarisasi atau gerakan-gerakan perubahan itu namun tetap harus ada dalam koridor,” katanya.

Dia menyebutkan, kondisi hari ini APBD Provinsi Papua belum sampai pada nilai Rp 15 triliun dan alokasi anggaran bagi Provinsi Papua jika dilihat sangat sedikit dibanding dengan luas wilayah dengan tingkat kesulitan yang begitu berat. Karena perencanaan pembangunan bukan soal fisik saja tapi soal non fisik seperti pendidikan dan kesehatan yang notabenenya masyarakat masih terisolir dan sangat sulit dijangkau.

Dikatakannya dana Otsus itu Rp 4 T, bila dibagi merata ke 29 kabupaten/kota masing-masing mendapatkan Rp 100 M saja berarti Rp 2,9 T sudah habis terbagi, dan hanya tersisa Rp 1,1 T dan itupun belum terbagi ke Kartu Papua Sehat, belum lagi terbagi ke Prospek, bantuan keagamaan dan lainnya. Peertanyaannya bagaimana dengan pengelolaan pemerintahan dan lain-lain yang juga membutuhkan anggaran?. Contoh lain misalnya dana Otsus Rp 15 M untuk satu kabupaten seperti Kabupaten Yahukimo yang memiliki 51 distrik, pasti dana tersebut tidak cukup membiayai kebutuhan masyarakat yang tingkat kesulitan wilayahnya tinggi.

“Jadi kalau kita mau janji sesuatu kepada masyarakat ya itu sah saja, namun sebaiknya jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan,” ujarnya. (Nls)

Tinggalkan Balasan