Papua Mampu Mengurangi Ketergantungan pada Freeport

JAYAPURA (BINPA) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua, Joko Supratikto menegaskan,  Bank Indonesia sedang mendorong keuangan di Provinsi Papua mampu mengurangi ketergantungannya dengan produksi tambang PT Freeport Indonesia. Upaya itu  dengan melakukan diversifikasi produk berbagai komoditas untuk meningkatkan nilai jual seperti komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan.

“Berdasarkan hasil kajian dan memperhatikan berbagai isu terkini di tingkat regional maupun nasional, beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi di Papua supaya mengurangi ketergantungan dengan PT. Freeport Indonesia dengan meningkatkan nilai jual komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan,” katanya pada saat diseminasi ekonomi dan keuangan regional Papua di Grand Abe Hotel, Kamis (8/3).

Dari data hasil kajian ekonomi moneter BI Papua dan data statistik yang dikeluarkan BPS Papua memperlihatkan total eksport Papua Januri 2018, 98,47 persen. Potensi  ekspor papua adalah dari hasil tambang PT Freeport berupa bijih tambang dan konsentrat (HS26). Sementara, potensi keuangan yang bisa dikelola sangat besar dari sektor diversifikasi pertanian, kehutanan dan perikanan.

“Berdasarkan hasil kajian tersebut dengan memperhatikan berbagai isu terkini di tingkat regional maupun nasional, rekomendasi yang bisa  menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi Papua pengembangan sektor komoditas pertanian, kehutanan dan perikanan ,” ujarnya.

Dikatakannya, selain melakukan pengembangan sumber-sumber ekonomi baru dan berkelanjutan yang mampu  menciptakan multiplier effect bagi ekonomi Papua secara luas. Dan menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua dengan mendorong  kualitas Pendidikan di Papua. Solusi lain membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah,  meningkatkan koordinasi antar instansi dan antar wilayah dalam pengendalian inflasi.  Menambah jumlah  kapasitas dan kualitas pergudangan untuk mengantisipasi perubahan cuaca dan menjaga pasokan, pembentukan sentra produksi dan penguatan akses petani terhadap teknologi, pasar, dan permodalan.

Mendorong optimalisasi waktu operasional Bandara di Papua, melakukan realisasi kerjasama perdagangan dengan daerah pemasok maupun produsen, dan secara rutin menginformasikan ketersediaan pasokan barang dan informasi harga melalui PIHPS untuk mengelola ekspektasi masyarakat terhadap harga.  Mengendalikan harga dengan pendekatan  pasar murah, operasi pasar,  serta melakukan kegiatan rutin inspeksi.

Dengan pendekatan tersebut, kata Joko pemerintah daerah bisa  melakukan program-program tertentu di Tahun 2018 mendatang ini. Pemda Propinsi rutin melakuka kajian tingkat provinsi dan kajian triwulanan. “ Kalau kami  melakukan kajian ekonomi moneter dan Pak Syarwan melakukan kajian fiscal,” katanya. (Aj)

Tinggalkan Balasan