MRP Sedang Mengatur Batas Wilayah Tanah Adat

JAYAPURA (BINPA) – Anggota MRP sedang berupaya mengatur, menata dan mempertegas batas kepemilikan tanah adat antar wilayah administratif di Provinsi Papua, Kabupaten dan Kota. Karena, selama ini, batas wilayah tanah adat cenderung tumpang tindih hingga melahirkan konflik antar pemilik tanah.

“Kami berupaya untuk menyelamatkan tanah dan manusia Papua serta menghindari konflik antar pemilik tanah adat. Maka, kedepan akan dilakukan pemetaan batas antara wilayah administratif antar Propinsi, kabupaten dan kota,” kata Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Demas Tokoro, SH, kepada Bintang Papua di ruang kerjanya, di Rabu (7/3) lalu.

Tokoro menjelaskan untuk mewujudkan usaha itu anggota MRP akan bekerjasama  dengan Lembaga Swdaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat Adat. Namun, kerjasama antar elemen itu akan diawali dengan mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang selama ini tinggal dan berusaha untuk hidup tepat diantara batas-batas wilayah administratif tanah adat. “Pemetaan itu memang harus bersifa partisipatif,” katanya.

Dia menyebutkan, agenda kerja Pokja Dewan Adat Papua, di MRP untuk 5 (lima) tahun kedepan difokuskan pada  menyelamatkan Tanah adat dan Manusia Papua dari pengalihan hak kepemilikan atas tanah dan batas-batas kepemilikan yang kurang jelas dan tegas. Upaya itu untuk menghindari konflik horizontal antar masyarakat. Karena dalam pandangan orang Papua, tanah itu sebagai ibu.

“Manusia dan tanah dalam filosofi hidup orang Papua sangat erat kaitannya dan pandangan itu seiring dengan nilai-nilai kitab suci. Dimana Tanah dan manusia Papua mempunyai hubungan hukum yang  saling berkaitan. Manusia di buat dari tanah dan hidup bercocok tanam serta melakukan aktivitas di atas tanah,” katanya.

Ketika tanah bermasalah secara otomatis semua mahkluk yang hidup dan survive di atasnya,  juga bermasalah. Atas pertimbangan itu, maka persoalan tanah dan manusia Papua, menjadi agenda khusus program kerja MRP untuk periode sekarang ini.

“Untuk menyukseskan usaha itu, Pokja Adat akan menugaskan anggotanya untuk  meninjau di daerah wilayah kerjanya masing-masing. Anggota MRP yang akan mendatangi masyarakat Adat, bertatap muka langsung dengan masyarakat adat guna mendengar langsung usulan, masukan, kritikan dan saran dari mereka. Masukan tersebut akan didiskusikan dan diputuskan bersama anggota masing-masing perwakilan wilayah adat apakah  diterima atau tidak,” katanya.

Ketua Dewan Adat Sentani (DAS) Tabi ini mengatakan, wilayah tanah Tabi Kabupaten Jayapura mempunyai masalah tanah yang sama dialami di dearah lain di Papua. Terjadi penjualan tanah secara perorangan, kepada kelompok, bahkan kepada Pemerintah pun tanah di serahkan. Masyarakat tidak menyadari kalau tanah itu warisan dari leluhur yang akan diteruskan secara turun memurun. Tanah tidak di komersialkan dengan alasan untuk kepentingan apa pun.

Tanah itu sesungguhnya merupakan warisan keluhur yang harus di pertahankan. secara supra natural. Tanah mempunyai kekuatan nilai adat yakni,  budaya, historis, religi, ekonomi dan politik adat. Bila tanah diperjua-beli tanpa bertanggung jawab, maka tanah sebagai warisan nenek moyang akan kehilangan historis dan jati dirinya. Roh dari tanahnya hilang’,  jelas ketua Pokja Adat MRP.

Menurutnya kekayaan yang terkandung pada permukaan, di dasar laut, dan di dalam perut bumi, telah diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) nomor, 03 Tahun 2008.  PERDASUS ini jelas mengatur tentang Perlindungan Sumber Daya Alam tanah, laut dan isinnya adalah milik masyarakat adat.

Demas mengatakan, ada usulan dari beberapa LSM kepada MRP agar merevisi bagian Perdasus tentang hak ulayat di ganti dengan hak leluhur. Terkait Usulan mengantikan kata ‘hak leluhur’, pengertiannya sangat lengkap dan bisa menjamin hak kelangsungan hidup untuk masyarakat adat. Sementara kata ‘hak ulayat’, pengertiannya sangat dangkal.

Makna kata ‘hak ulayat ke hak leluhur’ sepertinya lebih menjamin kepemilikan tanah. Karena makna yang terkandung dalam Hak Leluhur tersirat nilai religi, budaya, ekonomi, sosiologis itu akan durawat dengan baik. (Trp)

Tinggalkan Balasan