Rektor : Hanya Keputusan Hukum Yang Bisa Batalkan Keputusan Hukum Pula Yakni Pengadilan

JAYAPURA – Polemik terhadap perolehan ijazah magister hukum Calon Gubernur Provinsi Papua, Jhon Wempi Wetipo, akhirya membuat Rektor Universitas Jayapura, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, angkat bicara.

Rektor Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menyampaikan bahwa mengenai perolehan ijazah strata dua Jhon Wempi Wetipo semuanya dilakukan sesuai prosedur, tahapan, dan mekanisme yang ditempuh oleh Jhon Wempi Wetipo baik secara administrasi dan secara  dan secara akademik adalah sah, sehingga Uncen Jayapura dapat menertibkan ijasah magister hukum Jhon Wempi Wetipo.

Untuk itu, apabila ada pihak yang ingin membuktikan tentang keabsahan ijazah tersebut, maka dapat melalui suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebab sebelum ada keputusan pengadilan, Uncen Jayapura akan tetap taat pada azas keabsahan.

Ditegaskannya, hanya keputusan pengadilan yang bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk pencabutan ijazah magister (S2) Fakultas Hukum Uncen yang diberikan kepada Jhon Wempi Wetipo, karena keputusan hukum hanya bisa dibatalkan dengan keputusan hukum pula.

“Jadi, keputusan administrasi negara tetap dianggap sah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang membatalkannya,” ungkapnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, (7/7).

Meski demikian untuk menyikapi hal itu, minggu depan, pihaknya akan melaksanakan raat Senat Uncen Jayapura, dan dalam rapat senat  tersebut, dirinya akan menyampaikan kepada anggota senant untuk memberikan pertimbangan.

Terkait dengan perolehan ijazah Strata SAtu (S1) Jhon Wempi Wetipo, kata Rektor muda ini bahwa ada lima hal yang pihaknya sudah jawab secara tertulis dalam rangka menjawab surat KPU Provinsi Papua kepada Uncen Jayapura yang meminta klarifikasi sebagai bagian dari verifikasi faktual terhadap ijazah Jhon Wempi Wetipo.

Pertama, nama Jhon Wempi Wetipo ada dalam SK Rektor Uncen Tahun 2009 tentang penerimaan mahasiswa baru. Kedua, nama Jhon Wempi Wetipo ada dalam SK Dekan Fakultas Hukum Uncen Jayapura tentang penetapan kelulusan/yuidisiun Fakultas Hukum Tahun 2012. Ketiga, nama Jhon Wempi Wetipo ada dalam SK Uncen Jayapura tentag peserta wisuda tertanggal 15 Maret 2012. Keempat, nama Jhon Wempi Wetipo namanya teregistrasi dalam daftar ijazah yang dikeluarkan Uncen Jayapura. Kelima, pejabat yang menandatagani ijazah tersebut adalah pejabat yang berwewenang, dalam hal ini Dekan dan Rektor.

Sehingga dengan kelima indikator tersebut, dirinya dapat menjawab surat KPU Provinsi Papua dimaksud, bahwa ijazah Jhon Wempi Wetipo adalah benar dan sah yang dikeluarkan Uncen Jayapura.

Sedangkan untuk ijaszah S2 Jhon Wempi Wetipo, bahwa menurut data yang disampaikan Dekan Fakultas Hukum kepada dirinya bahwa Jhon Wempi Wetipo mendaftar S2 Uncen dengan menggunakan ijasah S1 Stisipol Silas Papare. Tetapi pihaknya tidak melihat kebelakang, karena pada saat pendaftaran S2, pihaknya melihat berdasarkan ijasah yang dilegalisir untuk mendaftar.

Nah, dari proses pendaftaran kuliah S2 sampai pada kelulusan magister hukum Jhon Wempi Wetipo, itu semua prosedur, tahapan, dan mekanisme ditempuh oleh Jhon Wempi Wetipo itu sah, baik secara administrasi dan secara akademik.

“Ijazah S1 Stisipol itu ada legalisirnya, jadi kalau ijasah S1 itu dianggap bermasalah, maka yang harus dipersoalkan adalah yang melegalisir ijasah itu atau dapat menempuh jalur pengadilan, karena keputusan hukum hanya bisa dibatalkan dengan keputusan hukum,” pungkasnya.(Nls)

Tinggalkan Balasan