ASN PEMKAB KEEROM HARUS BERSIKAP NETRAL

Dari Sosialisasi Natralitas ASN Pada Penyelanggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018

KEEROM (BINPA) – Sikap aparatur sipil Negara (ASN) dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua pada Juni mendatang (2018), hendaknya netral.

Hal itu dikemukakan, Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom, Nico Tunjanan, S.S, pada acara sosialisai sikap ASN  yang dilangsung di aula Kantor Bupati Keerom, Kamis (08/03) pagi tadi.

Tunjanan lebih lanjut mengatakan, dalam pesta demokrasi tersebut, ASN Kabupaten Keerom diharapkan menjaga sikap netralitasnya, karena Netralitas ASN menjadi yang utama.

menegaskan bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom untuk tetap menjaga Natralitas pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. sehingga diharapkan ASN di Kabupaten Keerom tetap menjaga Natralitas kerana Natralitas ASN menjadi utama.

Kerana suka dan tidak suku, dari data Bawaslu bahwa keterlibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat besar dalam mendukung pasangan bakal calon. Sehingga hal ini menjadi penting dan perhatian bersama. Kerana itu mencagah lebih baik, sebelum menghadapi dengan masalah.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Keerom Nico Tunjanan pada Sosialisasi Natralitas ASN pada Penyelanggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018, diaula Kantor Bupati Keerom, Kamis (8/3) kemarin.

Nico mengatakan, sesuia amanat undang- undang Tahun 2016 tentang penyelanggaraan Pilkada serentak di seluruh Indonesia khususnya di Papua pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah berada didepan mata, dimana proses sedang berjalan. Untuk itu Panwas Kabupaten Keerom diberikan mandate undang- undang nomor 10 Tahun 2016 untuk melakukan pegawasan, pencegahan maupun penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

“ Panwas Kabupaten Keerom bahwa salah satu poin penting dalam amanat undang- undang bahwa Natralitas ASN menjadi fokus utama, sehingga ASN di Kabupaten Keerom dapat memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai ada ASN di Keerom yang ikut terlibat langsung dengan politik,”tuturnya.

Sementara Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM mengatakan, seorang ASN harus dapat memahami secara baik apa itu Natralitas pada pelaksanaan Pilkada baik itu Presiden, Gubernur maupun Bupati. Dimana Natralitas itu ASN tidak boleh menjadi pengurus maupun anggota Partai Politik. Apabila ASN akan menjadi anggota Partai Politik harus mengundurkan diri dari ASN, baru menjadi partai politik.

Selain itu, tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap partai politik secara terbuka di depan public. “ tidak menggunakan fasilitas- fasilitas negara dan kewenangan yang diperoleh dari jabatan untuk kepentingan partai politik,”ujarnya.

Semetara itu juga Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Ruang Negara Kejaksaan Nageri Jayapura Johannes Siregar, SH.MH mengatakan, berbicara Natralitas ASN pastinya ada payung hokum kerana dalam bertindak berdasarkan aturan main atau berdasarkan peraturan perundang- undangan. “ dengan itu ASN harus tetap menjaga Natralitas dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2018. Apabila itu dilanggaran pastinya akan berhadapan dengan hokum yang berlaku,”jelasnya. (rhy)

 

 

Tinggalkan Balasan