Perusahaan Wajib Gaji Karyawannya Sesuai UMP

Kepala Disnaker Provinsi Papua, Yan Piet Rawar. (Munir/Binpa)

JAYAPURA, BINPA Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua, Yan Piet Rawar, meminta kepada seluruh perusahaan untuk memberikan gaji kepada setiap karyawannya sesuai Upah Minimum Provinsi yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebesar Rp 3.000.000,-.

Pihaknya mengaku siap memproses perusahaan yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2018.

Dalam penerapannya, UMP tahun 2018 ada salah satu perusahaan di Kabupaten Mimika meminta penangguhan pembayaran upah karyawan sesuai UMP karena perusahaan tersebut merasa berat.

“Saat ini kami sementara menurunkan tim dari Disnaker Provinsi untuk berkoordinasi dengan Kabupaten Mimika guna melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan yang menunda pelaksanaan UMP sehingga menjadi dasar untuk memberikan ijin usaha atau tidak,” kata Yan Piet Rawar kepada wartawan di Jayapura, Selasa (27/2/2018).

Dijelaskan, saat ini baru satu perusahaan di kabupaten Mimika yang melaporkan karena merasa keberatan, sementara di Kabupaten Merauke juga ada masalah yang sama  hanya saja untuk kabupaten Merauke dewan pengupahan yang merasa keberatan.

“Kami harap pelaporan dari perusahan tidak boleh lewat dewan pengupahan , perusahan tersebut yang harus mengajukan sendiri keberatannya,sehingga alasannya jelas kenapa mereka tidak mampu sehingga mengusulkan penangguhan UMP,” ujarnya.

Untuk presentase perusahaan yang sudah melaksanakan UMP belum bisa diketahui karna presentasenya sangat kecil, pelaporan keberatan sendiri baruada di dua kabupaten, yakni Mimika dan Merauke, sementara dari kabupaten lain belum ada.

“Kalau untuk sanksi pastinya ada hanya saja kami lakukan secara berkala, mulai dari peringatan, teguran lisan hingga tertulis,” katanya.

Untuk kabupaten yang lainnya kata dia mungkin masih ada yang merasa keberatan akan tetapi pihak pemerintah kabupaten sendiri yang menanganinyasecara langsung. (Munir)

Tinggalkan Balasan