Kewajiban Penggunaan Rupiah Disosialisasikan di Perbatasan RI-PNG

Para pejabat dari berbagai instansi yang berada di Pos Lintas Batas Negara RI-PNG, Skow saat mengikuti sosialisasi kewajiban penggunaan rupian. (Jainuri/Binpa)

JAYAPURA, BINPAKebiasaan pedagang di Pasar Perbatasan RI-PNG, Wutung, dalam bertransaksi yang mayoritas masih menggunakan mata uang asing (Kina PNG), terus diupayakan untuk diubah.

Dalam hal ini sebagaimana dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Papua, yang menggelar sosialisasi kewajiban penggunaan rupiah di seluruh wilayah teritorial Negara RI, Selasa (27/2/2018) di kawasan Pos Lintas Batas Negara RI-PNG, Skow.

“Ini upaya panjang untuk mengubah kebiasaan, yang dulunya setiap transaksi menggunakan Kina (mata uang PNG), sekarang kita ubah kebiasaan itu menjadi Rupiah (Mata uang NKRI),” ungkap Yon Widiyono, Manajer Tim Pengembangan Ekonomi KPw BI Provinsi Papua saat ditemui wartawan disela-sela melakukan sosialisasi di Perbatsan RI-NG, Skow, Selasa.

Diakui, uapya tersebut  tidak mudah, dan membutuhkan proses panjang.

“Dari semenjak tahun lalu, kemudian bergulir hingga tahun ini. Kami sih berharap nanti pertengahan tahun nanti bisa ditegakkan kententuan yang mengatur tentang kewajiban penggunaan rupiah di seluruh NKRI,” ujarnya.

Saat ini, menurutnya, masih tahap edukasi dan persuasi, untuk meningkatkan pemahaman baik dari pedagang maupun pelintas batas tentang kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI.

Yon Widiyono, Manajer Tim Pengembangan Ekonomi KPw BI Provinsi Papua bersama stafnya saat menyosialisasikan kewajiban penggunaan rupiah dengan mendatangi para pedagang di tempat jualannya. (Jainuri/Binpa)

Selain itu, juga sedang melakukan pembahasan draf MoU dengan pihak-pihak terkait tentang pembentukan Satuan Tugas Pengawal (Satgaswal) Kewajiban Penggunaan Rupiah di tingkat Provinsi Papua.

“Nanti kalau Satgaswal sudah ditetapkan, kita meyakini akan lebih efektif upaya-upaya kita. Misalnya akan menerbitkan surat edaran untuk pedagang, kemudian akan melakukan pengawasan setiap hari pasar, sekaligus mempersuasi,” jelasnya.

Dalam sosialisasi kewajiban penggunaan rupiah, selain melalui talkshow, juga dengan pembagian leaflet atau brosur  ke para pelintas batas maupun ke para pedagang dan Pasar Skow.

Sementara itu, Roberth Muabuay, SE, MM. Kepala Bagian Lintas Batas, Biro Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri Provinsi Papua saat ditemui Bintang Papua usai sosialisasi mengungkapkan bahwa sejak berdirinya pasar perbatasan RI-PNG di Skow mayoritas transaksi menggunakan mata uang Kina Papua New Guinea (PNG).

“Terkait itu, waktu itu kami sudah duduk bersama pemerintah PNG, terkait banyak pedagang PNG yang datang ke sini, alangkah baiknya mereka menggunakan rupiah, artinya mereka masuk menukarkan kinanya ke rupiah, baru membelanjakan di pasar sini,” ungkapnya.

Dikatakan, dari Badan Perbatasan pun sering menyampaikan tentang kewajiban penggunaan rupiah dalam kesempatan rapat-rapat yang melibatkan utusan negara PNG, ataupun dala kegiatan-kegiatan dari bea cukai, karantina, dan lain-lain.

Namun demikian diakui sampai sekarang penggunan Kina PNG masih mendominasi dalam transaksi di Pasar Perbatasan Skow, terutama bila yang berbelanja warga pelintas batas dari PNG.(aj/aj)

Tinggalkan Balasan