Kabupaten/Kota Terus Didorong untuk Peduli HAM

Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan kabupaten/kota Peduli HAM di Aula Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Abepura, Senin (26/2/2018). Foto: Munir

JAYAPURA, BINPA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, terus mendorong kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua untuk bisa mendapatkan penghargaan peduli Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemenuhan dan kemajuan HAM.

Hal tersebut dikatakan Staff Ahli Gubernur Papua, Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum, Drs. Simeon Itlay kepada wartawan dalam Rapat Koordinasi Tentang Implementasi Aksi HAM Daerah Tahun 2018 dan kabupaten/kota Peduli HAM kerjasama antara  Kementerian Hukum dan HAM (Kemekum HAM)RI, Kedutaan Belanda  di Jakarta dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua  di Aula Kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM  Provinsi Papua, Abepura, Senin (26/2/2018).

Menurutnya, Kemenkum HAM RI setiap tahun selalu memberikan penghargaan  kabupaten/kota peduli HAM.

“Kami terus mendorong   pada tahun ini dan tahun-tahun  berikutnya akan semakin banyak kabupaten/kota mendapatkan penghargaan peduli HAM,” katanya.

Untuk lingkup Pemprov Papua, kata Simeon, baru ada beberapa   yang pernah mendapatkan penghargaan kabupaten/kota tersebut.

“Pemkot Jayapura pernah meraih predikat ini pada tahun 2015, pada tahun 2017, Pemkab Mimika mendapat  penghargaan kabupaten/kota ini dengan predikat Peduli HAM, dan Pemkab Jayawijaya mendapatkan penghargaan dengan predikat cukup peduli.

Ditempat yang sama,  Dirjen HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI Dr. Mualimin Abdi, SH, MH menjelaskan, menaruh harapan  banyak pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua.

“Setidaknya tahun 2018 nanti 50 persen sajalah paling tidak 14 sampai 15 kabupaten/kota untuk mendapat  penghargaan  kabupaten/kota Peduli HAM,” katanya.

Karena itu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM  Papua memiliki peran untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota mendapat penghargaan tersebut.

Dengan  bersinergi seperti itu,  jelasnya,  Dirjen HAM pada Kementerian Hukum dan HAM RI tinggal meverifikasi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah  Papua dan  Kanwil  Hukum dan HAM Provinsi Papua sudah memenuhi  kriteria-kriteria yang  ditetapkan didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor  11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. (Munir/aj)

 

Tinggalkan Balasan