Jangan Korbankan Masyarakat Dalam Proyek Infrastruktur

(kiri-kanan) Menlian Ronald Simanjuntak, Margi Syarif, Harun Alrasyid Lubis dan Azman Asman Natawijaya dalam talkshow Proyek Infrastruktur: Antara Percepatan dan Pertaruhan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (24/2/18). Foto: Ias

JAKARTA, BINPA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terus melakukan pembangunan infrastruktur secara masif dalam kurun waktu tiga tahun belakangan ini. Tujuannya untuk meningkatkan konektibilitas antar daerah.

Pembangunan rel kereta, LRT, MRT, jalan tol darat mau pun laut dan juga pembangunan jembatan Jembatan Holtekamp Teluk Youtefa, di kota Jayapura, Papua yang meraih penghargaan Rekor MURI.

Namun demikian, proyek pembangunan ini juga merenggut korban nyawa dari pekerja konstruksi.  Hingga saat ini sudah terjadi 9 kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, jatuhnya tiang gride pembangunan tol Becakayu, Jakarta.

Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia, Harun Alrasyid Lubis mengatakan bahwa harusnya pemerintah mampu membuat skala prioritas dalam proyek-proyek pembangunan mereka dengan persiapan dan perencanaan yang matang, termasuk manajemen resiko yang juga mampuni.

“Kecelakaan yang terjadi dalam lima bulan terakhir menandakan overload (berlebih) proyek yang dikerjakan. Sebuah keputusan tepat bagi pemerintah untuk mengehentikan proyek infrastuktur sebagai langkah evaluasi. Ini harus kita teliti penyebabnya apa. Karena dalam pembangunan infrastruktur skema safety itu ada berlapis-lapis dinding. Ada kontraktor, regulator nah ini semuanya juga overload,” ujarnya dalam talkshow di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Harun, ada tiga metode untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja.

Pertama, pendekatan dengan melihat manusia yang bekerja disitu alias human error.

Kedua, yakni mendalami faktor manusia dan mesin yang dipakai.

Dan ketiga, kecelakaan konstruksi bisa saja karena tekanan kerja. Pekerja ditekan agar proyek tuntas dengan jeda waktu yang kurang tepat.

Ia berpendapat, keputusan Kementerian PUPR  untuk menghentikan sementara seluruh proyek, sudah tepat.

Tim Ahli Struktur dan Konstruksi Kementerian PUPR, Priyo  Susilo, menilai bahwa banyaknnya kecelakaan konstruksi pada pembangunan infrastuktur karena terlalu banyak (overload) jumlah proyek yang dikerjakan.

“Ada beberapa faktor yang memyebabkan banyak kecelakaan konsturksi belakangan ini. Termasuk, faktor people atau pekerja konstruksi yang bekerja pada shift malam.”

Namun, Priyo membantah jika pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur seperti kerja rodi (kerja paksa).

Menurutnya, Kementerian PUPR selalu membagi pengerjaan ke dalam tiga shif, artinya para pekerja tidak dipaksa untuk melakukan lembur satu hari satu malam (lembur) untuk mengerjakan proyek tersebut. Tujuh hari kerja tiga shift itu bukan kerja dari pagi sampai malam.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Azman Asman Natawijaya menilai, kegagalan terjadi akibat adanya percepatan dalam pembangunan. Ia mengatakan pemerintah seperti sedang kejar tayang. Kecelakaan pengerjaan konstruksi ini merupakan masalah serius dan sangat luar biasa.

“Pemerintah menunjuk BUMN yang memiliki kemampuan individu tetapi dibatasi dengan waktu dan dikejar dengan waktu untuk penyelesaian,” katanya.

Azman mengatakan dalam melakukan percepatan pembangunan, pemerintah belum melakukan pengawasan yang baik. Menurutnya, SDM yang terbatas dipaksa menyelesaikan pembangunan dalam volume besar namun hanya dalam waktu yang singkat.

“Saya merasa pemerintah tidak serius menanggapi keluhan kami (DPR) terkait kecelakaan kerja pembangunan proyek. Kami minta pemerintah hati-hati, karena kalau sampai terjadi kecelakaan kerja kembali, akan menjadi permasalahan lebih yang serius.  Pekerja yang jjuga masyarakat yang jadi korban kecelakaan.”

Azam beranggapan, percepatan pembangunan erat kaitannya dengan Pilpres 2019 mendatang. Percepatan pembangunan ini  ia duga untuk mensukseskan pemerintah untuk memenangkan Pilpres mendatang. (ias/aj)

Tinggalkan Balasan