Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Bocor Lebih Rp 2 Miliar

Kepala Bapenda Kota Jayapura, Dr. Fachruddin Pasolo. Foto: Neles

JAYAPURA, BINPAKepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura, Dr. Fachruddin Pasolo, mengatakan, permasalahan retribusi daerah yang paling besar dan belum efektif dalam pengelolaannya bagi pendapatan asli daerah (PAD) itu adalah retribusi parkir di tepi jalan umum.

“Penanganan retribusi parkir di tepi jalan umum ini diperhadapkan pada berbagai persoalan yang sangat kompleks,” ungkapnya kepada Bintang Papua di ruang kerjanya, Jumat (24/2).

Dijelaskannya, area parkiran di Kota Jayapura sangat luas yang dipercayakan kepada petugas juru parkir yang resmi, namun juru parkir resmi ini dirongrong oleh juru parkir tidal remis (illegal), yang menyebabkan sering terjadi konflik perkelahian antara juru parkir resmi dan tidak resmi.

“Juru parkir ilegal ini sikapnya sudah preman, karena tidak berseragam, tidak miliki karcis dan dalam keadaan mabuk,” ujarnya.

Berbagai langkah sudah dilaksanakan untuk mengatasi masalah ini diantaranya meminta masyarakat untuk tidak memberikan uang parkir bila petugas parkir tidak berikan karcis, namun hal itu menjadi ancaman bagi masyarakat sendiri karena juru parkir illegal itu mengancam warga dan mabuk ketika memungut retribusi parkir.

Pihaknya juga melakukan pengawasan dan penertiban lapangan, sebab disaat pihaknya melakukan penertiban para juru parkir liar ini hilang dan kembali setelah penertiban selesai. Penertiban seperti ini tidak bisa dilakukan dengan petugas Bapenda Kota Jayapura karena terancam juga, maka perlu melibatkan kepolisian dan lainnya, namun penertiban dengan melibatkan pihak lain itu tidak bisa dilakukan terus menerus sebab konsukwensi pada pengeluaran biaya yang sangat besar.

Pihaknya rencana hendak memasukan penagihan retribusi parkir pada perjinan STNK, namun itu sangat resistensi, sebab akan terjadi keributan dilapangan, yang mana pastinya petugas parkir liar ini sudah pasti memungut retribusi parkir dari pemilik kendaraan.

“Terus terang saya mengalami kesulitan. Jangankan parkiran di tempat lain, di depan Kantor Bapenda Kota Jayapura saja penagihan retribusi parkir sudah tidak beraturan, mereka mengklaim mereka orang adat, kami kesana bisa ribut. Ya tugas-tugas tapi ini resiko karena ada kekerasan didalamnya,” paparnya.

Untuk itu, instansi lain yang berkaitan langsung dengan penertiban atas pungutan liar, harusnya bertindak tegas untuk menertibkannya.

Dirinya sangat menyadari bahwa warga Kota Jayapura sangat kecewa untuk masalah retribusi parkir ditepi jalan umum yang ilegal ini, namun belum ada solusi yang baik, karena pihaknya diperhadapkan pada ancaman-ancaman para petugas parkir liar ini.

Ditambahkannya, akibat permasalahan yang masih saja terjadi tersebut menyebabkan kebocoran pendapatan asli daerah pada bidang retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setahun mencapai Rp 2 Milyard lebih.(Nls/aj)

Tinggalkan Balasan