Legislator Minta Pembayaran dan Pengalihan Gaji Guru Dipercepat

Kantor DPR Papua. Foto: Munir

JAYAPURA, BINPAPolitisi yang kini duduk  di Anggota Komisi V DPR Papua, Nioluen Kotouki meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mempercepat proses pembayaran gaji dan status para guru SMA/SMK dari kabupaten kota ke provinsi.

Menurutnya, belum dibayarkannya gaji guru tersebut dan pengalihan status guru ini akan berdampak pada aksi mogok yang dilakukan oleh guru-guru di 29 kabupaten/kota di Papua.

Dikatakannya, ada 11 kabupaten yang hingga saat ini pengalihan statusnya yang belum jelas, salah satunya Kabupaten Lanny Jaya.

“Untuk itu yang kami terus coba untuk 11 kabupaten yang belum ini supaya cepat terealisasi sebelum pelaksanaan UN, diantaranya Lanny Jaya dan rata-rata kabupaten yang belum itu berada di wilayah pegunungan, dan memang karena ini amanat undang-undang, apapun harus kita lakukan,”  ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Jumat (23/2/2018).

Ia meminta agar masalah ini tidak harus sampai mengorbankan siswa, karena dalam waktu dekat Ujian Nasional (UN) akan segera dilaksanakan, jangan sampai karena pesoalan nasib guru-guru ini bisa menghambat pengembangan mutu SDM yang ada di Tanah Papua.

“Ketika hak-hak guru saja tidak dijamin terus kita mau menuntut mereka untuk bekerja, kan aneh? kami hanya minta kepada Dinas P dan P untuk terus memantau di kabupaten/kota yang sementara masih dalam tahap pengalihan,” ungkapnya.

“Sehingga dari Dinas P dan P harus menggenjot apa-apa yang masih belum dan harus dilakukan secepatnya harus diselesaikan,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Provinsi Papua untuk tidak memberhentikan gaji guru, karena pengalihannya ke provinsi sebagai amanat Undang-Undang (UU), masih berproses sampai saat ini.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Bidang Umum Sekda Papua Elysa Auri, pada monitoring dan evaluasi rencana aksi pengelolaan keuangan daerah yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda) serta Kepala Keuangan pada 15 kabupaten di Papua, Kamis (22/2/2018) kepada wartawan di Kantor Gubernur, Dok II, Jayapura.

Elysa Auri meminta kepada agar kepala Bappeda dan keuangan untuk menyampaikan hal tersebut kepada para bupati, sebab tahapan pengalihan saat ini masih berproses.

“Kalau nanti sudah di BKN, selanjutnya kami dari provinsi baru menyampaikan kepada kabupaten dan kota. Kalau sudah rampung, barulah kabupaten dapat memberhentikan gaji pegawai yang bersangkutan,” terang dia.(munir/aj)

Tinggalkan Balasan