KPK: Butuh Waktu Untuk Dorong Papua Upload APBD di Website

Koordinator Supevisi Pencegahan KPK Wilayah Papua, Maruli Tua saat memberikan materi pada rencana aksi pengelolaan keuangan daerah di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (23/2/2018). Foto: Munir

JAYAPURA, BINPA – Koordinator Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Papua, Maruli Tua, mengatakan sebenarnya KPK sudah bersurat kepada Pemda di Papua sejak 16 November 2017 untuk mengupload atau mengunggah isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke dalam website-nya masing-masing. 

Meski begitu pihaknya menyadari mungkin di Papua butuh lima atau enam tahun lagi untuk semua kabupaten/kota bisa meng-upload-nya.

“Tapi kita harus mulai dari sekarang untuk dibangun fondasinya,” kata Maruli Tua kepada wartawan disela-sela rencana aksi pengelolaan keuangan daerah yang pada hari kedua dihadiri Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  (Bappeda) serta Kepala Keuangan 14 kabupaten, di Gedung Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Jumat (23/2/2018).

Meski begitu pihaknya terus mendorong Pemerintah kabupaten dan kota untuk mengupload atau mengunggah isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kedalam website-nya masing-masing.

Tujuannya kata dia guna mendukung pemerintahan yang bersih, transparan dan terbuka kepada publik, sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

“Kita harap nanti (dilakukan) bertahap dan bertambah tahun semua kabupaten mengupload semakin rinci. Sebab Karena semakin rinci itu akan menyelamatkan aparatur pemdanya,” terang dia.

Maruli memberi contoh dampak positif dari memposting APBD pada website pemerintah daerah, dimana masyarakat dapat ikut memantau serta menyoroti perencanaan pembangunan yang bakal dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Sebagai contoh di Jakarta. Pemprov mau renovasi rumah dinas gubernur langsung jadi ramai (perdebatan di kalangan masyarakat dan elit politik) karena akan dibangun lift. Akhirnya pemprov dapat masukan penting (dari masyarakat),” terang dia.

Catatan lain yang tak kalah penting kata Maruli, yakni upaya membangun satu sistem aplikasi perencanaan, penganggaran dan pengadaan yang terintegrasi di masing-masing pemerintah daerahnya. Hal demikian bertujuan untuk meminimalisir potensi penyimpangan.

“Kemudian membuat standar satuan harga yang nantinya di-pergub-kan. Termasuk menyusun analisis standar biayanya. Sebab standar satuan harga dan analistas standar biaya, itu menjadi bagian tak terpisahkan dari aplikasi e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kemudian jika semuanya ini sudah sudah tersistem dengan jaringan, maka diyakini potensi penyimpangan bisa diminimalkan,” tegasnya. (Munir/aj)

Tinggalkan Balasan