BAPPEDA: Tidak Ada Anggaran Bagi Kampung yang Tidak Terdaftar

 

Kepala BAPPEDA Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad. Foto: Munir

JAYAPURA, BINPA Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan, Pemprov Papua tidak mungkin mengalokasikan anggaran bagi kampung yang tidak terdaftar di provinsi. Karena menurutnya, hal tersebut menyalahi aturan.

Dikatakannya, pemerintah kabupaten dan kota diminta untuk menghargai proses pemekaran kampung dengan langsung datang ke Jakarta, tanpa berkomunikasi dengan Pemprov Papua lebih dulu.

“Jalan pintas ini yang sering diambil kabupaten/kota, hanya karena ingin kampung yang diajukan terdaftar dan mendapat dana desa dari pemerintah,” kata Musa’ad kepada wartawan di Jayapura, Kamis (22/2/2018).

Menurutnya, jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat untuk provinsi tergantung jumlah kampung yang terdaftar.

Untuk menata ini, ia meminta kepada semua pihak harus saling menghargai proses pembentukan kampung dengan taat terhadap mekanisme serta aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedepan proses-proses pemekaran harus betul-betul berdasarkan aturan, tidak boleh hanya karena ingin mendapat dana desa, pemekaran dilakukan tanpa kordinasi dengan pemerintah provinsi.

“Jumlah penduduk menjadi salah satu syarat untuk pembentukan kampong, jangan lembaganya ada tapi penduduknya tidak ada, bahkan, jangan sampai muncul kampung siluman,” kata dia.

Untuk itu, dirinya meminta Biro Tata Pemerintahan (Tatapem) memverifikasi dan harus memastikan pranata di tingkat kampung dan distrik itu ada, namun semua itu bisa berjalan efektif, apabila komunikasi berjalan baik.

“Jakarta juga jangan langsung mengiakan ketika ada kepala daerah yang minta pemekaran kampung, silahkan berkomunikasi dengan provinsi lebih dulu,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua, Donatus Motte mengatakan sejak adanya program dana desa (DD), jumlah kampung di Papua bertambah secara signifikan dari sebelumnya 3.800 kini menjadi sekitar 5.400.

“Masalah muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan untuk misalnya 10 kampung, kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk. Sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tidak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus,” kata Motte.(Munir/aj)

Tinggalkan Balasan